Gedung Sate Digeruduk, Ribuan Buruh Protes UMSK yang "Menyusut"

Suasana di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Senin siang itu, riuh. Jalan Diponegoro dipenuhi massa. Mereka para pekerja dari berbagai serikat, datang dengan satu penolakan: penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026 di sejumlah wilayah.

Aksi ini bukan datang tiba-tiba. Sejak pagi, gelombang demonstran sudah mulai berdatangan. Ada yang naik motor, lengkap dengan atribut organisasi. Menjelang pukul dua siang, kerumunan sudah sulit dikendalikan. Empat mobil komando berjajar di depan pagar Gedung Sate, menjadi panggung bagi orator yang silih berganti menyampaikan kekecewaan. Sebagian peserta duduk di tepi jalan, sebagian lagi berdiri, sesekali menyambut orasi dengan teriakan setuju.

Inti masalahnya begini. Dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, 19 di antaranya sudah mengajukan rekomendasi UMSK. Tapi nyatanya, yang resmi ditetapkan cuma 12 wilayah. Sisanya? Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang masih menunggu kepastian yang tak kunjung datang.

Namun begitu, yang lebih disoroti para buruh bukan cuma daerah yang belum ditetapkan. Mereka geram dengan penyusutan drastis jumlah sektor usaha yang dapat UMSK di daerah-daerah yang "beruntung" sekalipun.

Dadang Sudiana, Ketua KSPSI Jawa Barat, memberikan contoh nyata. Di Karawang, dari 120 sektor yang direkomendasikan bupati, cuma 13 yang disahkan gubernur. Bekasi juga tak jauh beda. "Jadi 437 sektor itu dihilangkan," ujarnya dalam konferensi pers akhir pekan lalu.