CAPD, Terapi Gagal Ginjal yang Lebih Fleksibel, Masih Minim Dikenal Pasien

Di Indonesia, kalau bicara soal terapi gagal ginjal, hampir semua orang langsung terpikir cuci darah atau hemodialisis. Padahal, ada pilihan lain yang tak kalah penting: CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Metode ini memungkinkan pasien melakukan dialisis sendiri di rumah, dengan kontrol ke rumah sakit cukup sebulan sekali. Namun begitu, metode ini masih jauh dari populer.

Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), sering menjumpai fenomena ini. Banyak pasien, seperti Rudi, baru tahu soal CAPD setelah bertahun-tahun bergantung pada mesin cuci darah. Menurutnya, angka di lapangan cukup mencengangkan: sekitar 98% pasien di Indonesia langsung menjalani hemodialisis begitu diagnosis turun.

“Bagi kami di komunitas pasien, ini bukan hanya soal metode terapi, tetapi soal hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan menentukan pilihan pengobatannya sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, penyakit ginjal kronik memang punya reputasi sebagai silent killer. Gejalanya sering samar di awal. Tak heran, banyak yang baru sadar saat kondisinya sudah parah, masuk stadium 4 atau 5, di mana fungsi ginjal anjlok drastis. Pada titik itu, pilihannya cuma dua: dialisis atau transplantasi. Data menunjukkan hampir 90% pasien telat menyadarinya. Diperkirakan, jumlah penyandang gagal ginjal kronik di Indonesia mencapai 1,5 juta orang pada 2023 dan angkanya diprediksi terus naik.

Lonjakan jumlah pasien ini jelas membebani sistem. Layanan dialisis masih didominasi hemodialisis. Dari 2022 hingga 2024 saja, tercatat lebih dari 134 ribu orang menjalani terapi ini. Dampaknya pada pembiayaan BPJS Kesehatan pun signifikan. Biayya melonjak dari sekitar Rp6,5 triliun di 2019 menjadi Rp11 triliun di 2024.

CAPD: Dialisis dengan Cara Berbeda

Lalu, seperti apa sih CAPD itu? Intinya, terapi ini menggunakan cairan dialisat yang dimasukkan lewat kateter di perut. Cairan itu 'menarik' zat sisa metabolisme dari darah. Setelah beberapa jam, cairan dibuang dan diganti yang baru. Proses ini diulang tiga sampai empat kali sehari, bisa dilakukan sendiri di rumah. Fleksibilitasnya lebih besar. Pasien bisa lebih leluasa beraktivitas, bahkan bekerja.

Dari segi biaya, CAPD diatur lewat Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 dengan skema tarif non INA-CBG. Besarannya sekitar Rp8 juta per bulan, yang sudah mencakup bahan habis pakai, jasa medis, plus distribusi logistik ke rumah pasien. Bandingkan dengan hemodialisis. Klaim BPJS untuk satu sesi cuci darah berkisar Rp820 ribu hingga Rp1,2 juta. Jika dilakukan dua kali seminggu, biayanya bisa mencapai Rp6,5 juta sampai Rp9,6 juta per bulan itu belum termasuk ongkos transport dan kebutuhan lain.

Bagi Rudi, mengenal CAPD bukan cuma soal ganti metode. Ini soal dapat kembali kendali atas hidupnya.

Edukasi yang Masih Mengekor

Meski sudah masuk sistem nasional, pemakaian CAPD di Indonesia masih sangat rendah. Pemerintah sebenarnya punya target 10% pasien dialisis memakai terapi ini, sebagai bagian transformasi layanan rujukan. Tujuannya mulia: mengurangi ketergantungan pada mesin dan meningkatkan efisiensi.

Namun, jalan terjal menghadang. Menurut Tony, akar masalahnya adalah edukasi yang terbatas. Di banyak negara, pasien dapat penjelasan menyeluruh soal semua pilihan sebelum memulai dialisis. Ambil contoh Malaysia. Di sana, informasi hemodialisis dan peritoneal dialysis diberikan sejak awal, sehingga pasien bisa pilih yang paling cocok.

Di Indonesia? Edukasi semacam itu belum jadi standar. Alhasil, banyak pasien stuck di hemodialisis karena itu satu-satunya yang mereka tahu.

“Kami sering mendengar pasien berkata, ‘Kenapa tidak dari dulu saya tahu CAPD?’ Banyak yang justru mengetahui terapi ini dari komunitas pasien, bukan dari sistem layanan kesehatan,” kata Tony.

Padahal, keunggulan CAPD cukup jelas. Risiko infeksi nosokomial lebih rendah karena pasien jarang ke rumah sakit. Terapi ini juga tak perlu penusukan pembuluh darah berulang seperti pada hemodialisis. Tony menekankan, pasien gagal ginjal biasanya akan menjalani terapi seumur hidup. Karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan.

“Pasien tidak boleh hanya menjadi objek pengobatan. Mereka harus menjadi subjek yang memahami pilihan terapi dan dapat menentukan mana yang paling sesuai,” tegasnya.

Momentum seperti World Kidney Day 2026, dengan tema “Kidney Health for All”, bisa jadi saat tepat untuk mendorong deteksi dini dan edukasi yang lebih baik. Selain itu, pengembangan layanan home-based care dipandang bisa meringankan beban mobilitas pasien dan kepadatan di faskes. Soalnya, ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang kualitas hidup.