Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Tantangan Baru Ekspor Indonesia ke Uni Eropa

Sejak Konferensi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang melahirkan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dunia internasional terus berupaya mencari titik temu antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari Protokol Kyoto 1997 hingga Paris Agreement 2015, negara-negara terus menegosiasikan komitmen pengurangan emisi yang sering berbenturan dengan kepentingan nasional.

Di tengah dinamika ini, Uni Eropa memperkenalkan kebijakan baru bernama Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai berlaku penuh tahun 2026. Kebijakan ini mengharuskan produk impor membayar biaya tambahan jika proses produksinya menghasilkan emisi karbon tinggi. Secara sederhana, CBAM adalah pajak karbon lintas batas yang akan berdampak signifikan terhadap ekspor negara berkembang.

Dampak CBAM pada Ekspor Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius dengan implementasi CBAM. Tiga komoditas utama yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur—baja, semen, dan aluminium—merupakan sektor yang paling terdampak. Kenaikan biaya produksi akibat pajak karbon ini dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa secara signifikan.

Tidak hanya industri ekspor langsung yang terkena dampak, tetapi juga rantai pasok industri nasional yang lebih luas, mulai dari tenaga kerja pabrik hingga UMKM yang bergantung pada bahan baku tersebut.

Proteksionisme Berkedok Lingkungan?

Uni Eropa menyatakan CBAM merupakan bagian dari European Green Deal menuju net zero emission 2050, dengan narasi melindungi bumi dan mencegah carbon leakage. Namun, kebijakan ini menuai kritik sebagai bentuk proteksionisme baru yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang.