Prabowo Resmikan Proyek LNG Abadi Masela, Investasi Rp390 Triliun untuk Ketahanan Energi

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan fasilitas pengolahan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela melalui peletakan batu pertama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Proyek yang telah tertunda hampir tiga dekade ini akhirnya memasuki tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai USD20,9 miliar atau sekitar Rp390 triliun.

Hadir secara virtual, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian proyek secepat mungkin agar segera berproduksi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada Kamis, 16 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela secara resmi dimulai," ujar Presiden dalam sambutannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut proyek ini sebagai salah satu investasi migas terbesar di Indonesia. "Dengan groundbreaking hari ini, pekerjaan mulai berjalan. Investasi ini sekitar USD20,9 miliar akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun. Akan meningkatkan lifting kita," tambahnya.

Kapasitas Produksi dan Teknologi Ramah Lingkungan

Proyek yang dioperasikan INPEX Corporation melalui anak usahanya, INPEX Masela Ltd., memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun. Selain itu, proyek juga akan memproduksi kondensat hingga 35.000 barel per hari serta gas bumi sekitar 150 juta kaki kubik per hari untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Berlokasi di Lapangan Abadi, Blok Masela, Laut Arafura, sekitar 750 kilometer di selatan Ambon, Maluku, proyek ini menjadi andalan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai pemain utama di industri gas alam dunia. Keunggulan utamanya adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) yang memungkinkan emisi karbon hasil produksi ditangkap dan diinjeksikan kembali ke reservoir bawah tanah, sejalan dengan target net zero emission pada 2060.

Dalam pengembangannya, proyek mencakup pembangunan fasilitas bawah laut, Floating Production Storage and Offloading (FPSO), pipa gas, pipa CO2, hingga fasilitas pengolahan LNG dan CCS di darat yang berlokasi di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Perjalanan Panjang dan Dampak Ekonomi

Perjalanan Proyek LNG Abadi telah berlangsung sejak penemuan cadangan gas pada tahun 2000. Pengembangan sempat mengalami penyesuaian setelah pemerintah mengubah konsep dari fasilitas terapung menjadi fasilitas darat. Pada 2023, struktur kepemilikan berubah setelah Shell melepas 35 persen participating interest kepada Pertamina Hulu Energi Masela sebesar 20 persen dan PETRONAS Masela sebesar 15 persen. Kini komposisi kepemilikan terdiri atas INPEX Masela 65 persen, Pertamina Hulu Energi Masela 20 persen, dan PETRONAS Masela 15 persen.

Memasuki 2026, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah tahapan penting, mulai dari persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimulainya pembangunan fisik proyek sejak Februari 2026, hingga rampungnya pembebasan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Juni 2026. Sejumlah badan usaha milik negara juga telah menyatakan minat menjadi pembeli gas domestik. PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia telah menandatangani Heads of Agreement sebagai calon offtaker.

Bahlil menyebut proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi besar dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional diperkirakan mencapai USD137,7 miliar sepanjang masa operasi. Pada fase konstruksi, proyek diperkirakan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja dengan prioritas bagi pekerja lokal. Pemerintah juga menargetkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan vendor lokal dalam rantai pasok.

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, proyek ini memberikan manfaat melalui hak kelola participating interest sebesar 10 persen yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, proyek diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum di Kepulauan Tanimbar serta meningkatkan potensi dana bagi hasil yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.