Diplomasi dan Reformasi Domestik: Dua Sisi yang Tak Terpisahkan bagi Pemerintahan Prabowo

Kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta menegaskan posisi strategis Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia dipandang sebagai middle power yang mampu menjaga hubungan dengan berbagai mitra, menjadi modal penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi.

Namun, di saat yang hampir bersamaan, Bloomberg menerbitkan artikel yang menyoroti risiko status pasar Indonesia dan potensi perpindahan dana oleh investor. Terlepas dari benar tidaknya narasi tersebut, judul itu menunjukkan satu hal: pasar global mengamati Indonesia dengan lebih kritis. Dalam ekonomi politik internasional, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Investor mengambil keputusan berdasarkan ekspektasi terhadap masa depan, bukan hanya capaian saat ini.

Diplomasi Ekonomi Tidak Otomatis Membangun Kepercayaan Pasar

Diplomasi ekonomi membuka peluang kerja sama di sektor manufaktur, energi, digital, hingga rantai pasok regional. Singapura masih menjadi penyumbang Foreign Direct Investment (FDI) terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, investasi tidak datang hanya karena hubungan diplomatik yang baik. Investor menilai kepastian regulasi, kualitas institusi, efektivitas birokrasi, independensi hukum, dan stabilitas fiskal.

Di sinilah pemerintah menghadapi ujian sesungguhnya. Diplomasi mampu membuka pintu, tetapi hanya reformasi domestik yang membuat investor memutuskan untuk masuk dan bertahan. Tanpa fondasi domestik yang kuat, diplomasi ekonomi berisiko menjadi simbol politik tanpa dampak signifikan.

Ketika Persepsi Menjadi Risiko Ekonomi

Pemberitaan mengenai potensi perpindahan dana tidak seharusnya langsung dipahami sebagai capital flight. Diversifikasi aset adalah praktik bisnis umum dalam menghadapi ketidakpastian global. Namun, pemerintah tidak bisa menganggap remeh sinyal tersebut. Dalam pasar keuangan modern, persepsi dapat berkembang menjadi risiko ekonomi nyata. Keraguan terhadap konsistensi kebijakan akan mendorong investor meminta risk premium lebih tinggi, meningkatkan biaya modal, dan melemahkan daya saing investasi.

Fenomena ini terjadi ketika Vietnam dan India terus memperkuat daya tarik investasi melalui reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur. Menurut World Investment Report UNCTAD 2024, kualitas tata kelola, transformasi digital, dan kepastian regulasi kini menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi investasi global. Indonesia tidak lagi bersaing hanya dengan kekuatan pasar domestiknya.

Diplomasi Harus Diikuti Reformasi Domestik

Pemerintahan Prabowo memiliki modal besar: bonus demografi, sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, modal itu hanya akan menghasilkan manfaat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Investor membutuhkan kepastian bahwa regulasi tidak berubah mendadak, birokrasi efisien, dan arah pembangunan jelas dalam jangka panjang.

Diplomasi dan reformasi domestik tidak dapat dipisahkan. Diplomasi membangun kepercayaan di tingkat internasional, sedangkan reformasi domestik menjaga kepercayaan itu agar bertahan. Keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya kunjungan kepala negara atau nota kesepahaman, melainkan dari realisasi investasi, lapangan kerja yang tercipta, dan kemampuan Indonesia mempertahankan posisi sebagai tujuan investasi kompetitif di Asia.

Diplomasi yang kuat memang penting. Namun dalam ekonomi global, kepercayaan pasar tetap menjadi mata uang yang paling berharga.