Setiap kali selesai berbelanja di minimarket, hampir selalu terdengar pertanyaan, “Mbak, poinnya nambah ya. Struknya mau dibawa atau enggak?” Tanpa pikir panjang, banyak dari kita menjawab, “Enggak usah, Mbak.” Struk langsung dibuang, belanjaan masuk tas, lalu pulang. Rasanya biasa saja.
Sampai suatu hari, seorang bapak di depan antrean justru memeriksa struk belanja dengan teliti. Bukan menghitung harga barang, melainkan melihat rincian pajak di bagian bawah. Setelah itu, ia melipat struk dan menyimpannya di dompet. Peristiwa sederhana itu menyadarkan bahwa selama ini kita hanya fokus pada nominal yang harus dibayar, tetapi hampir tidak pernah memperhatikan bagaimana transaksi dicatat. Kita sibuk mengumpulkan poin, berburu cashback, atau mencari diskon, tetapi lupa melihat bagian kecil yang menyimpan informasi penting tentang pajak.
Padahal, setiap transaksi yang tercatat bukan hanya bukti pembelian. Di balik selembar struk terdapat jejak administrasi yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih sangat rendah. Struk dianggap hanya secarik kertas yang akan berakhir di tempat sampah.
Inilah sisi perpajakan yang jarang dibahas. Selama ini pembahasan pajak selalu identik dengan tarif, aturan baru, atau kewajiban wajib pajak. Padahal, persoalan yang lebih dekat justru berada di depan mata: budaya masyarakat yang belum peduli terhadap bukti transaksi.
Jika dipikirkan lebih jauh, kebiasaan mengabaikan struk secara tidak langsung membuat kita kehilangan kesempatan untuk menjadi konsumen yang lebih kritis. Ketika ada kesalahan harga, barang tidak sesuai, atau transaksi bermasalah, struk menjadi bukti utama. Dalam konteks perpajakan, bukti transaksi juga menunjukkan bahwa penjualan dilakukan secara resmi dan tercatat.
Ironisnya, masyarakat Indonesia terkenal sangat teliti ketika menghitung diskon. Selisih seribu rupiah saja bisa dipertanyakan kepada kasir. Namun ketika berbicara mengenai rincian pajak dalam transaksi, kebanyakan dari kita memilih tidak peduli. Seolah-olah selama barang sudah diterima, urusan administrasi bukan lagi tanggung jawab pembeli.
Negara dengan sistem perpajakan yang baik bukan hanya dibangun oleh pemerintah atau pelaku usaha. Budaya masyarakat juga memiliki peran penting. Konsumen yang terbiasa meminta atau menyimpan bukti transaksi ikut mendorong terciptanya transaksi yang lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi.
Kesadaran seperti ini memang terdengar sederhana, bahkan mungkin sepele. Namun perubahan besar sering kali dimulai dari kebiasaan kecil. Sama seperti kita mulai terbiasa membawa tas belanja sendiri demi mengurangi sampah plastik, budaya memperhatikan bukti transaksi juga dapat menjadi bagian dari literasi perpajakan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Edukasi mengenai pajak selama ini terlalu sering disampaikan melalui istilah-istilah rumit. Akibatnya, masyarakat merasa pajak hanyalah urusan pegawai kantor, pengusaha, atau akuntan. Padahal, setiap orang yang berbelanja juga berinteraksi dengan sistem perpajakan, meskipun dalam skala sederhana.
Mungkin sudah waktunya cara mengenalkan pajak kepada masyarakat diubah. Bukan selalu dimulai dari seminar atau sosialisasi penuh istilah teknis, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang mudah dipahami. Misalnya, mengajak masyarakat membaca struk belanja, memahami informasi yang tertera, lalu menyadari bahwa setiap transaksi memiliki peran dalam membangun sistem yang lebih tertib.
Pada akhirnya, struk bukan lagi kertas yang tidak berguna. Sekarang, sesekali saya membacanya sebelum menyimpan atau membuangnya. Bukan karena ingin terlihat paham soal pajak, melainkan karena mulai sadar bahwa menjadi warga negara yang peduli ternyata bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana.
Mungkin perubahan besar dalam perpajakan memang membutuhkan kebijakan yang baik. Namun perubahan budaya juga sama pentingnya. Dan siapa sangka, langkah kecil itu bisa dimulai dari satu pertanyaan sederhana di depan kasir. “Struknya mau dibawa atau enggak?” Mungkin mulai hari ini, jawabannya tidak selalu “enggak usah.”
