OJK Pacu Reformasi Pasar Modal dengan Delapan Rencana Aksi Ambisius

Beranjak ke klaster tata kelola, ada tiga poin penting. Poin keempat adalah wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meminimalkan konflik kepentingan. Lalu, rencana kelima adalah penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran di pasar modal, seperti manipulasi saham atau penyebaran informasi menyesatkan. Yang keenam, tata kelola emiten akan ditingkatkan, salah satunya dengan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi jajaran direksi dan komisaris.

Untuk klaster terakhir, sinergitas, fokusnya ada pada pendalaman pasar secara terintegrasi. OJK akan berkolaborasi lebih erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lain. Rencana kedelapan adalah penguatan kolaborasi itu sendiri, agar reformasi bisa berjalan berkesinambungan.

Menanggapi hal ini, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menegaskan betapa sentralnya kepercayaan investor.

“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Hasan.

Ia berkomitmen untuk memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, dan berdaya saing.

Dari sisi pelaksana bursa, Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapannya. BEI siap meningkatkan transparansi, terutama untuk merespons permintaan dari lembaga pemeringkat seperti MSCI.

“Apa yang akan kami lakukan... antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” kata Jeffrey.

Pendapat senada datang dari kalangan industri. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, yang hadir dalam dialog itu, menekankan bahwa pertumbuhan bukan cuma soal kapitalisasi pasar.

“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas,” ujar Rosan.

Kualitas, transparansi, dan akuntabilitas, baginya, adalah pilar fundamental yang tidak bisa ditawar.