Kerugian yang dialami koperasi di Sumatera Utara akibat banjir ternyata tak main-main. Angkanya mencapai Rp 37,72 miliar. Hal ini diungkap langsung oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Ferry menyampaikan fakta itu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Jumat lalu. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta.
“Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar,” ungkapnya dalam keterangan terpisah pada Minggu (3/1).
Rinciannya, lima koperasi berada di Aceh dan empat lainnya di Sumut.
Di sisi lain, Ferry menegaskan komitmennya. Koperasi di seluruh Indonesia akan terus diandalkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di Sumatera. Wujudnya melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera.
Nah, untuk meringankan beban, Kemenkop punya langkah konkret. Melalui LPDB, mereka akan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak. Ini tentu kabar baik. Pemantauan menyeluruh juga akan dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan efektif meringankan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Bantuan tak cuma soal pembiayaan. Kemenkop juga sudah menyalurkan beragam bantuan sosial langsung ke lokasi. Mulai dari kebutuhan paling mendasar seperti pembalut wanita, perlengkapan mandi, sampai toilet portabel. Juga ada penyuling air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur'an, hingga kain kafan.
Tak ketinggalan, donasi tunai sebesar Rp 1,86 miliar juga digelontorkan.
“Kami akan terus menambah anggaran untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” imbuhnya, menegaskan bahwa bantuan ini akan berlanjut.
Rencana ke depan, Kemenkop akan membantu mendirikan posko-posko di beberapa daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini nantinya bakal jadi pusat distribusi bantuan bagi korban. Lebih dari itu, posko juga akan menjadi tempat berkumpulnya berbagai pihak yang ingin membantu menghidupkan kembali usaha koperasi yang ada.
Ferry juga menyoroti satu hal krusial: data. Menurutnya, basis data yang presisi adalah kunci. Dengan data yang akurat, seluruh dukungan dan upaya pemulihan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” tuturnya.
Jadi, selain bantuan langsung, penyelesaian masalah data ini jadi pekerjaan rumah penting agar pemulihan berjalan efektif dan tidak berulang.
Artikel Terkait
ASLC Bidik Pertumbuhan Dua Digit dengan Andalkan Mobil Bekas Jelang Mudik 2026
Direktur Utama MDTV, Lie Halim, Mundur Jelang Akhir Masa Jabatan
Harga Emas Antam Naik Rp16.000 per Gram, Pesaing Tetap Stabil
IHSG Diproyeksi Bergerak Tak Menentu, Terjepit Sentimen Lokal dan Global