Bulog Usul Satu Harga Beras Rp 11.000, Tapi Minta Fee Naik Dulu

Harga beras di seluruh Indonesia bakal disamakan. Itulah rencana teranyar Perum Bulog, yang ingin menetapkan patokan Rp 11.000 per kilogram untuk beras SPHP. Skema lama dengan tiga zona Harga Eceran Tertinggi (HET) rencananya akan dihapus begitu saja.

Namun begitu, rencana satu harga ini punya syarat. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pemerintah harus setuju menaikkan margin fee untuk Bulog terlebih dahulu. Angkanya mesti naik jadi 7 persen, setara dengan BUMN besar macam PLN atau Pertamina.

“Jadi nanti dari Sabang sampai Merauke, harga SPHP itu Rp 11.000 per kilo. Tapi dengan catatan, margin fee-nya harus naik dulu. Kalau nggak naik, ya nggak cukup buat biaya kirim ke daerah-daerah yang ongkos transportasinya mahal,”

kata Rizal dalam Konferensi Pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1).

Margin fee Bulog ternyata masih mentok di angka Rp 50 sejak 2012 lalu. Rizal berharap, kenaikan fee ini nantinya bisa sejalan dengan peningkatan layanan Bulog kepada masyarakat. “Alhamdulillah, rencananya pemerintah mau menyetujui kenaikan ini. Ini bentuk apresiasi,” jelasnya.

Bulog Potong Rantai Distribusi MinyaKita

Di sisi lain, Bulog juga dapat tugas baru. Mereka kini resmi ditunjuk sebagai distributor MinyaKita. Perannya adalah menyalurkan minyak goreng rakyat itu langsung dari pabrik ke pengecer, tanpa perlu lewat distributor tingkat dua lagi. Aturan ini sudah tertuang dalam Permendag Nomor 43.

Menurut Rizal, kehadiran Bulog di tengah rantai distribusi ini diharapkan bisa menjaga harga MinyaKita tetap stabil, sesuai HET yang ditetapkan di angka Rp 15.700 per liter.

“Harapannya jelas, untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Biar harga minyak bisa benar-benar flat, atau malah lebih rendah,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bulog, Febby Novita, membeberkan rincian harganya. Bulog membeli dari produsen di harga Rp 13.500 per liter, lalu menjual ke pengecer seharga Rp 14.500.

“Selisih Rp 1.000 itu buat apa? Kita kan sistem B2B. Di situ masuk biaya distribusi ke seluruh Indonesia, bunga bank, loading-unloading, dan lain-lain. Semua ditanggung dari situ karena nggak ada subsidi pemerintah. Dananya dari pinjaman bank,”

jelas Febby.

Dengan skema ini, pengecer masih punya ruang untuk menjual sesuai HET. Lalu bagaimana dengan biaya kirim ke Indonesia Timur yang pasti lebih mahal? Febby mengatakan Bulog akan menerapkan satu harga nasional juga, dengan mekanisme subsidi silang internal.

Berdasarkan data Kemendag, kewajiban DMO MinyaKita per bulan mencapai 200 hingga 250 ribu kiloliter. Dari jumlah itu, BUMN Pangan dapat jatah 35 persen, atau sekitar 60-70 ribu kiloliter. Febby menyebut, Bulog akan berkoordinasi dengan ID Food dan Agrinas Palma Nusantara untuk membagi porsi distribusi.

Soal anggaran yang diperlukan ketiga BUMN ini per bulan di tahun 2026, Febby memberikan perkiraan kasar. “Coba hitung saja. Misal belinya Rp 13.500, sebulan butuh dana segini. Mungkin sekitar Rp 800-an miliar sebulan, kira-kira begitu,” pungkasnya.