Kapolri Dorong Buruh dan Pengusaha Jaga Soliditas demi Iklim Usaha

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak buruh dan pengusaha untuk terus menjaga soliditas. Menurutnya, hubungan yang kondusif antara keduanya akan berdampak positif pada iklim usaha di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat meresmikan Gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Kapolri menegaskan bahwa buruh dan pengusaha memiliki peran yang sama pentingnya dalam perekonomian nasional.

Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, seperti otomatisasi, robotika, kecerdasan buatan, dan Internet of Things, Kapolri mengingatkan bahwa cara industri bekerja dan karakter pekerjaan turut berubah. Ia berharap para pekerja mampu beradaptasi dan terus meningkatkan keterampilan agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja di masa depan.

"Kita harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan," ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menekankan bahwa buruh memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak lepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari menggerakkan roda produksi, industri, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja harus sejalan dengan menjaga keberlangsungan dunia usaha dan daya saing Indonesia. Ia juga menyoroti komunikasi yang telah terjalin antara serikat pekerja dan pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Menurut Kapolri, ruang dialog yang terbentuk merupakan perkembangan positif karena memungkinkan pekerja dan pengusaha duduk bersama mencari titik temu. "Ini merupakan sebuah permulaan yang baik," katanya.

Ia menambahkan, kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan industrial yang semakin baik. "Mudah-mudahan ini menjadi angin baru dalam hubungan industrial di Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam membantu penyelesaian persoalan pekerja. Sepanjang 2025 hingga saat ini, desk tersebut telah menangani 324 perkara hubungan industrial, termasuk yang melibatkan 1.062 buruh KSPSI AGN. Selain itu, 4.505 pekerja terdampak PHK telah difasilitasi agar dapat kembali bekerja di sejumlah perusahaan.

Kapolri menegaskan bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan mekanisme yang jelas. "Mari kita selesaikan persoalan melalui dialog. Mari kita jaga hubungan industrial agar tetap kondusif, karena pada akhirnya kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan kemajuan ekonomi nasional merupakan kepentingan kita bersama," pungkasnya.