PHK di Sektor Teknologi 2026: Bukan Sekadar Siklus, tapi Perubahan Struktural

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor teknologi kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, beberapa tahun lalu, khususnya saat pandemi Covid-19, industri ini justru tumbuh paling pesat dan dianggap sebagai ladang karier paling menjanjikan. Kini situasi berbalik: efisiensi, restrukturisasi, hingga PHK menjadi berita utama, tidak hanya di perusahaan teknologi, tetapi juga merambah ke berbagai sektor lain.

Pertanyaannya, apakah fenomena ini sekadar bagian dari siklus bisnis yang wajar, atau justru pertanda bahwa industri teknologi tengah memasuki fase baru yang lebih struktural? Hal itu menjadi topik bahasan dalam program Wesan Ekonomi Brand Inside yang tayang di kanal YouTube resmi INDEF pada Ahad (16/8/2026), dengan menghadirkan Research Associate INDEF, Deniey Adi Purwanto, sebagai narasumber, dipandu oleh peneliti INDEF, Salsabila.

Dari Digital Blooming ke PHK Struktural

Deniey menjelaskan bahwa gelombang PHK saat ini merupakan rangkaian panjang dari beberapa fase yang saling berkaitan. Fase pertama terjadi pada 2020–2021, yang ia sebut sebagai periode digital blooming. "Kalau kita bisa pisahkan fasenya, kita sebenarnya di fase 2020 ke 2021 itu kita sebut aja digital blooming, karena orang punya keterbatasan untuk beraktivitas ekonomi secara fisik, maka bermunculan berbagai platform digital, e-commerce juga berkembang dengan pesat," ujar Deniey.

Pada periode itu, fokus utama pelaku usaha adalah pertumbuhan (growth). Suku bunga rendah membuat modal mudah didapat sehingga startup-startup baru bermunculan dan berkembang pesat hingga 2021. "Itu yang disebut dengan bakar-bakar uang, money burn. Kenapa? Karena suku bunga rendah, orang mudah mendapatkan modal, maka bermunculan startup baru saat itu," jelasnya.

Memasuki 2022–2023, pasar mulai mencari keseimbangan baru seiring pulihnya aktivitas fisik masyarakat. Pada periode ini, PHK memang sudah terjadi, namun sifatnya lebih terbatas pada pekerjaan pendukung seperti administrasi dan SDM. "Waktu itu sempat ramai HR akan digantikan dengan sistem robot atau otomasi," kata Deniey, seraya menyebut fenomena tersebut lebih tepat disebut sebagai PHK siklikal (cyclical layoff) karena mengikuti siklus bisnis jangka pendek, sementara struktur ketenagakerjaan dalam jangka panjang relatif tetap.

Namun, Deniey menegaskan bahwa kondisi 2026 berbeda secara mendasar. Bukan lagi sekadar digitalisasi, melainkan pengambilalihan proses kerja oleh kecerdasan buatan (AI) secara lebih luas dan lebih dalam. "Di 2026 ini ada hal yang berbeda, bukan saja digitalisasi tetapi sudah ke AI. AI sudah mulai mengambil alih, dan sebenarnya fenomena ini sudah diperingatkan di beberapa studi, ILO misalnya, bahwa beberapa jenis pekerjaan akan tergantikan dengan AI," ungkapnya.

Ia mencontohkan bagaimana AI kini merambah pekerjaan operasional dan teknis, bukan hanya posisi pendukung. Bahkan di dunia pendidikan dan level manajerial, pekerjaan yang dulu memakan waktu berminggu-minggu kini bisa diselesaikan jauh lebih cepat. "Kalau kita di dunia pendidikan atau di level manajerial, itu sudah bisa menyelesaikan membuat paparan dalam 3 jam daripada 1 minggu atau 2 minggu," tuturnya. Kondisi inilah yang mendasari perbedaan mendasar antara PHK 2022 dan PHK 2026 versi Deniey. "Kalau yang 2022 itu kita sebut sebagai cyclical layoff karena dia menyesuaikan dengan business cycle. Tapi yang saat ini lebih ke struktural layoff, karena struktur komposisi dari proses produksi itu sudah bergeser ke AI," tegasnya.

Kasus Tokopedia: Bukan Sekadar Soal Investor

Salah satu contoh konkret yang disinggung dalam diskusi adalah pengambilalihan Tokopedia oleh TikTok. Deniey menjelaskan bahwa keputusan efisiensi di balik peristiwa tersebut bukan semata soal keputusan investor, melainkan kombinasi dari beberapa faktor struktural sekaligus. "Kenapa saya tadi menyampaikan bahwa yang kali ini lebih kepada perubahan struktural, karena itu kombinasi dari sisi investor. Kalau di tech winter 2022 itu, tuntutan investor hanya profit yang lebih besar, perluasan market base. Tapi saat ini, dengan adanya biaya yang lebih besar untuk tenaga kerja dan biaya modal yang meningkat, tuntutan investor adalah efisiensi yang lebih mendasar efisiensi jangka panjang, bukan hanya efisiensi biaya-biaya jangka pendek," paparnya.

Dari sisi konsumen, Deniey juga melihat adanya pergeseran perilaku pascapandemi. Jika pada masa Covid-19 masyarakat cenderung "euforia" menggunakan banyak aplikasi sekaligus, kini preferensi konsumen semakin tersegmentasi. "Saya di satu gadget punya Tokopedia, punya Shopee, punya aplikasi lain, semua aplikasi kita coba. Tapi dengan berjalannya waktu, konsumen itu juga menyesuaikan. Muncul preferensi, misalnya untuk ride hailing ada yang lebih memilih ke satu provider," ujarnya, sembari mencontohkan bagaimana preferensi transportasi daring kini bahkan berbeda antarwilayah, misalnya Jakarta dan Yogyakarta. Segmentasi konsumen ini, menurut Deniey, membuat basis pasar setiap platform semakin terbatas, sehingga mendorong kebutuhan efisiensi struktural yang lebih dalam, dan berdampak jangka panjang terhadap tenaga kerja.

Ia juga mengungkapkan adanya pergeseran kendali manajemen di internal Tokopedia pascaakuisisi. "Yang saya dengar, dari sisi ketenagakerjaan, level-level manajemennya juga sudah diambil alih di sana [China]. Di sini cuma tinggal hub untuk market saja," katanya.

Sektor Informal: Peluang sekaligus Jebakan Produktivitas

Diskusi turut menyoroti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja Indonesia, terutama di kalangan pekerja bidang teknologi yang beralih menjadi pekerja lepas (freelancer) di tengah gelombang PHK. Menurut Deniey, sektor informal memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. "Di satu sisi, sektor informal, lapangan kerja informal itu yang paling fleksibel, itu good news-nya. Tapi bad news-nya, walaupun mungkin di negara lain berbeda, untuk Indonesia sektor informal itu adalah sektor yang produktivitasnya relatif lebih rendah," jelasnya.

Ia menyoroti tingginya mismatch keahlian di sektor informal dengan contoh yang cukup mengejutkan. "Saya beberapa kali naik ride hailing, motor atau mobil, drivernya bukan cuma lulusan S1, tapi S2. Dan itu S2 bukan dari universitas yang tidak jelas, tapi bisa saya katakan top five-nya Indonesia. Tapi itu bukan sebagai pekerjaan sampingan, melainkan pekerjaan utamanya," ungkap Deniey.

Kata kuncinya, lanjut dia, adalah penguasaan AI. Pekerja yang mampu menguasai dan mengoptimalkan AI sesuai kebutuhan pekerjaannya berpeluang lebih besar, baik untuk pekerjaan utama maupun sampingan. "Sekarang ChatGPT saja sudah tidak cukup, kita pakai berbagai macam [AI] karena saling melengkapi," katanya.

Dari Employability ke Adaptability

Menurut Deniey, kecepatan disrupsi teknologi menuntut perubahan arah kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan nasional. Ia mencatat bahwa puncak digitalisasi yang semula diproyeksikan terjadi pada 2030 bersamaan dengan target SDGs, justru dipercepat drastis oleh pandemi Covid-19 pada 2020. Kini, pengambilalihan oleh AI berlangsung jauh lebih cepat lagi. "AI take over juga sangat cepat. 2022–2023 itu kita euforia terhadap itu. Sekarang AI sudah mengambil alih," katanya.

Deniey, yang juga berkecimpung di dunia akademik, menekankan pentingnya edukasi penggunaan AI secara tepat dan beretika, alih-alih menghindarinya. "Kita tidak bisa menghindari menggunakan AI ini. Tetapi justru, misalnya sebagai pendidik, harusnya mengajarkan bagaimana menggunakan AI itu dengan benar dan dengan beretika," tuturnya. Ia pun mendorong reorientasi kebijakan pemerintah dari yang semula berfokus pada employability menjadi adaptability. "Kalau periode sebelumnya itu adalah employability, maka 2026 ke depan ini adalah adaptability. Bagaimana dia menyesuaikan dengan lingkungan itu, dan ini juga sangat cepat," ujarnya.

Deniey mencontohkan bagaimana kebutuhan penguasaan AI kini bahkan menggeser penggunaan perangkat lunak konvensional seperti Sistem Informasi Geografis (GIS). "Kalau kita mau menggambarkan market base spasial, itu sudah ada AI-nya. Kita enggak pakai GIS, GIS sudah banyak ditinggalkan sekarang. Masukkan datanya, sudah keluar tuh datanya," katanya.

Belajar dari Model Vokasi Jerman

Untuk mengatasi mismatch antara kebutuhan industri dan lulusan pendidikan, Deniey menyarankan penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha tidak sekadar kerja sama, melainkan "bersama-sama" dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Ia mencontohkan model pendidikan vokasi di Jerman yang terkoneksi langsung dengan kebutuhan industri di suatu wilayah, misalnya kota Wolfsburg yang menjadi basis pabrik Volkswagen (VW). "Vokasi di sana sudah dikunci, vokasinya adalah otomotif. Pendidikan vokasi di sana itu bukan cuma koordinasi, tapi industrinya turut melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan," jelasnya.

Menurut Deniey, dari tiga tahun masa pendidikan vokasi di Jerman, hanya satu tahun pertama yang dijalani di sekolah, sedangkan dua tahun berikutnya langsung dilakukan di pabrik, menggunakan mesin sesungguhnya dan diajar langsung oleh praktisi industri, bahkan disertai gaji magang sejak tahun kedua. "Tahun ketiga, begitu mereka lulus, mereka langsung tanda tangan kontrak kerja dan terima sertifikasi. Jadi enggak cuma ijazah, tapi ijazah, sertifikasi, sampai kontrak kerja," katanya, menyebut model ini sebagai konsep "five in one", mulai dari pemagangan, pelatihan, pendidikan, sertifikasi, hingga penempatan kerja.

Ia menilai model kolaborasi semacam ini lebih efektif dibanding hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal untuk mengejar kecepatan perubahan teknologi. "Kalau kita mengandalkan lebih berat di dunia pendidikan, kalau kita mau bergeser dari digitalisasi misalnya ke AI, dunia pendidikan harus nyiapin kurikulumnya, gurunya, dosennya harus menguasai dulu, itu butuh proses. Tapi kalau langsung praktisi dunia usahanya, mereka sudah menggunakan itu dalam keseharian kerjanya, dan itu akan mempercepat proses," ujarnya.

Terkait program Magang Nasional yang saat ini dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Deniey menilainya sebagai langkah positif, meski masih perlu penajaman fokus. "Program pemagangan nasional yang sekarang dilaksanakan di bawah koordinasi Kemenaker ini satu hal yang positif. Tinggal nanti mengoptimalkan pemagangan ini kepada bidang-bidang atau kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan industrinya," katanya, seraya menyarankan agar fokus pemagangan diarahkan bertahap menuju kompetensi yang berkaitan dengan AI.

Pesan untuk Generasi Z dan Rekomendasi bagi Pemerintah

Menutup diskusi, Deniey menyoroti kegelisahan generasi muda, khususnya Generasi Z, yang meski telah berbekal pendidikan tinggi dan berbagai pelatihan, tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai, bahkan banyak yang akhirnya beralih karier atau memilih bekerja di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa karakter Generasi Z dalam memandang karier berbeda dari generasi sebelumnya. "Kalau Gen X, Milenial, itu lebih memilih karier, dia meniti dari level staf, dengan berjalannya waktu dia sudah kelihatan nanti puncaknya di mana. Kalau Gen Z karakternya beda, memang pendapatan itu nomor dua, tetapi dia akan mencari lapangan kerja yang memang nyaman, nyaman dalam arti keahliannya bisa dioptimalkan," paparnya.

Kepada Generasi Z, Deniey menekankan pentingnya pergeseran pola pikir dari sekadar memiliki keterampilan (skilling) menjadi terus memutakhirkan keterampilan (upskilling) dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. "Orang sekarang enggak cukup cuma bisa satu AI saja, harus beberapa AI," ujarnya, sembari mendorong keterbukaan generasi muda terhadap fleksibilitas sektor, jenis pekerjaan, hingga cakupan wilayah kerja, termasuk peluang di luar negeri. "Kalau enggak dapat di Surabaya, cari di Jakarta… Kalau memang keahlian kita itu kebutuhannya ada di Australia, ada di China, ada di mana, ya silakan ke situ. Itu proses yang alamiah saja," katanya.

Sementara itu, kepada pemerintah, Deniey merekomendasikan dua hal utama: pertama, optimalisasi program pemagangan nasional agar keterkaitan dunia pendidikan dan industri semakin erat; kedua, perbaikan iklim investasi makro secara menyeluruh. "Apa yang bisa mendatangkan investor itu sudah rumus ekonomi klasik. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan investor tertarik masuk, ya lingkungan investasi yang mendukung," ujarnya, sembari menyinggung guncangan di pasar saham dan nilai tukar sebagai faktor yang perlu terus diperbaiki, ditambah tantangan kenaikan suku bunga yang membuat biaya modal semakin mahal.

Ia menutup diskusi dengan pesan bahwa perubahan struktural akibat AI bukan sekadar tantangan jangka pendek, melainkan tren jangka panjang yang harus diantisipasi bersama. "Ini bukan cuma jangka pendek perubahannya, tetapi jangka panjang, dan ini harus diantisipasi oleh Gen Z, rekan-rekan muda sekarang yang baru lulus atau bahkan sedang menempuh pendidikan. Tidak cukup hanya kepada apa yang diterima di kelas, tapi dia memang harus berinvestasi untuk menguasai keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja," pungkas Deniey.