Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan sembilan ruas jalan nasional yang sempat terputus akibat gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali berfungsi. Delapan di antaranya merupakan bagian dari jalur Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo, Ende, hingga Maumere.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah di Pulau Flores tetap terjaga. "Secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan penanganan hingga 16 Agustus 2026, seluruh ruas terdampak telah dapat dilalui kembali. Selain delapan ruas Trans Flores, ruas Ruteng-Reo-Kedindi juga sudah berfungsi, sehingga akses transportasi masyarakat terbuka lebar.
Gempa yang mengguncang wilayah tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah titik, mulai dari longsoran, patahan badan jalan, hingga kerusakan jembatan dan plat duiker. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mencatat 40 titik longsoran telah ditangani, dan empat titik patahan badan jalan juga sudah dipulihkan.
Meski demikian, lima titik kerusakan jembatan dan plat duiker masih dalam penanganan. Namun, kondisi tersebut masih memungkinkan untuk difungsionalkan sehingga tidak menghambat mobilitas masyarakat.
Untuk mempercepat pemulihan, BPJN NTT mengerahkan tujuh unit ekskavator dan empat unit loader ke sejumlah lokasi terdampak. Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor, menangani kerusakan badan jalan, serta menjaga akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka.
Dalam kunjungannya ke Nagekeo, Dody berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara beserta titik-titik kerusakan agar tim Kementerian PU dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan secara cepat.
"Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan, kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu," kata Dody.
Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur pascagempa akan terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Keselamatan masyarakat dan kelancaran akses menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
