Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak penguatan tekanan internasional terhadap Israel setelah negara itu kembali menolak berdirinya negara Palestina merdeka. Penolakan tersebut disampaikan Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus lalu, dan menurut HNW, sikap itu menunjukkan upaya menggagalkan berbagai usaha perdamaian.
HNW mendorong delapan negara pendukung Board of Peace (BoP) Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania untuk mengambil langkah lebih efektif setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus. Langkah ini dinilai penting agar perdamaian kawasan dapat terwujud dengan hadirnya Palestina sebagai negara merdeka melalui solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
"Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Menurut HNW, tekanan tersebut diperlukan agar Israel melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan kembali Gaza. Ia juga menilai sikap arogan Israel itu justru menampar wajah Presiden AS Donald Trump yang menjadi inisiator BoP.
"Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump," katanya.
HNW mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang telah menyesalkan dan menolak sikap Israel tersebut. Ia berharap Kemlu dapat memainkan peran lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan dunia internasional terhadap Israel, sesuai kewenangan yang diberikan Presiden Prabowo.
"Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP," jelasnya.
HNW menilai kelompok perlawanan di Palestina cenderung responsif menerima proposal perdamaian. Karena itu, persoalan utama berada pada sikap Israel yang menolak berbagai bentuk perdamaian. "Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem," imbuhnya.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, kata HNW, hal itu tidak hanya melanggengkan penjajahan, tetapi juga menghapus cita-cita kemerdekaan Palestina yang telah diakui 157 negara anggota PBB. Ia pun mendorong agar persoalan ini dikembalikan ke Dewan Keamanan PBB apabila Israel menolak rencana perdamaian BoP, sehingga dapat membuka jalan bagi sanksi tegas.
"Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel," pungkasnya.
HNW berharap langkah tersebut dapat mendorong masuknya bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer, pembangunan kembali Gaza, serta terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
