Klarifikasi Soal Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Salah Baca

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari, angkat bicara soal pernyataannya yang sempat viral mengenai upah kupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan kekeliruan dalam membaca teks pidato.

Menurut Qodari, dalam naskah yang dibacanya seharusnya tertulis upah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu. Ia menyebut kesalahan itu sebagai hal yang manusiawi dan wajar terjadi, terutama saat menyampaikan pidato dalam durasi panjang.

"Itu salah baca saja. Di teksnya sebetulnya 700 per kg. Gak mungkin dong segitu dan gak masuk akal juga 700 ribu per kg. Itu murni sisi manusiawi, pasti ada kesalahan. Saya kira siapapun pidato 2-3 jam pasti ada selip lah," ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi beragam dari warganet di media sosial. Sebagian menilai kekeliruan itu bukan sekadar salah ucap, melainkan menunjukkan ketidaksinkronan dengan realitas masyarakat.

Penulis Okky Madasari, misalnya, menulis di akun X-nya bahwa perubahan dari Rp700 menjadi Rp700 ribu bukanlah kesalahan sepele. "Dari 700 rupiah ke 700 ribu rupiah untuk upah ngupas bawang itu bukan salah ucap, bukan kesalahan sepele pula. Ya memang sudah gak ketolong aja disconnected-nya sama realitas. Kayak gitu, sok-sokan mau bikin kebijakan atas nama orang miskin," tulisnya.

Warganet lain, Sutan Reno, juga menyoroti perbedaan antara pekerjaan yang disebutkan dalam pidato dengan realitas. "Pekerjaan asli cuci ompreng MBG dan tukang jahit. Pidatonyo tukang kupas bawang. Itu jauh banget lho. Dan itu bukan salah baca lagi, tapi lebih tepatnya ngelantur," cuitnya.

Komentar lain datang dari akun @AirinDatangLagi yang menyindir sikap publik yang kerap memaklumi kesalahan pemimpin. "Pemimpin selalu dimaklumi kalau salah, giliran rakyat gak boleh salah," tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi Qodari belum meredakan perdebatan di jagat maya. Banyak yang menilai kesalahan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil.