Gempa M7 di NTT, DPR Dorong Penanganan Cepat dan Pendataan Menyeluruh

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menewaskan puluhan warga. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut.

"Duka ini adalah duka kita bersama. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan," ujar Selly kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Dia mendorong pendataan korban jiwa dan warga terdampak dilakukan cepat, akurat, dan menyeluruh, bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar di pengungsian. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenaga medis, serta kebutuhan anak-anak sekolah harus tersedia.

"Anak-anak jangan sampai kehilangan rasa aman dan kesempatan untuk belajar hanya karena mereka menjadi korban bencana. Begitu pula lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus mendapat perhatian khusus," tegasnya.

Ia juga berharap semua pihak kompak membantu masyarakat terdampak. Tidak ada warga di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terputus yang merasa ditinggalkan.

"Saya ingin menegaskan bahwa dalam keadaan seperti ini masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan hanya bantuan, tetapi juga rasa aman dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian," kata Selly.

"Selamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan, kuatkan mereka yang sedang kehilangan, dan pastikan negara terus bersama masyarakat Flores sampai mereka mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupannya," imbuhnya.

BNPB Diminta Bergerak Cepat

Senada dengan Selly, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menangani korban terdampak. Menurutnya, langkah kedaruratan harus diambil tanpa menunggu koordinasi panjang.

"Saya kira langkah kedaruratan harus segera diambil, berharap dengan pejabat di daerah sepertinya itu sulit karena mereka juga terdampak, maka kita yang tidak terdampak ini harus segera menangani," kata Marwan.

Pemerintah, lanjutnya, harus cepat tanggap mengevakuasi korban selamat, menyiapkan kebutuhan mereka, dan mengidentifikasi korban meninggal. Jika penanganan lambat, dikhawatirkan pemerintah dianggap tidak kompeten menangani bencana.

"Kita mendorong pemerintah jangan sampai nanti dianggap pemerintah ini tidak punya kapasitas menangani kebencanaan," ucapnya.

Marwan meminta kementerian/lembaga terkait lebih gesit turun langsung ke lapangan daripada banyak rapat. Masyarakat terdampak yang selamat sangat membutuhkan perlindungan dan logistik.

"Jadi penanganan kedaruratan itu penting. Kehadiran itu yang kita butuhkan ketimbang mendiskusikan apa yang bisa... jadi langsung aja. Kan sudah tahu kita ini bahwa skalanya di atas 7, itu dahsyat, pasti banyak korbannya. Sudah bawa aja, bawa tenda, genset, dan lain-lain, nanti di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang melakukan koordinasi dulu, itu terlambat, harus segera berangkat aja," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko juga menyampaikan duka cita atas musibah yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Dia berharap pemerintah bahu membahu menangani segala kebutuhan masyarakat yang menjadi korban.

"Kita pastinya turut berbela sungkawa atas musibah tersebut. Kita harapkan seluruh stakeholder (BNPB, Kemensos dan pemerintah daerah) bahu membahu untuk segera menangani segala masalah masyarakat," ucap Singgih.