Camat di Manggarai Timur Meluapkan Kemarahan atas Penyaluran Bantuan Bencana

Kemarahan seorang camat di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial. Agustinus Supratman, Camat Lamba Leda Utara, terlihat meluapkan emosi kepada seorang staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lokasi pengungsian korban gempa Flores, Jumat (21/8/2026).

Dalam video tersebut, Agustinus mengaku merasa tertekan karena harus membagi bantuan yang tidak mencukupi untuk 11 desa di wilayahnya. "Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak," ujarnya dengan nada tinggi.

Ia juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap cara penyaluran bantuan yang dinilainya tidak adil. "Saya merasa ditekan. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak. Bukan begitu caranya. Saya sangat tidak setuju. Saya tahu semua desa protes ke saya. Semua teriak ke saya," katanya emosional.

Kemarahan itu muncul setelah petugas BNPB melaporkan bahwa bantuan telah banyak mengalir, padahal kenyataannya sangat minim. Agustinus harus membagi rata bantuan tersebut kepada 11 desa dengan total penduduk 21.171 jiwa.

Peristiwa ini memicu pertanyaan tentang efektivitas penanganan bencana di daerah. Sebelumnya, bencana serupa juga terjadi di tiga provinsi di ujung barat Sumatra, di mana warga masih bertahan di tenda pengungsian dan sarana prasarana belum pulih. Namun, pemerintah dianggap menganggap masalah itu selesai.

Di Aceh, warga yang terdampak bencana bahkan mengibarkan bendera putih pada peringatan kemerdekaan sebagai tanda menyerah karena merasa diabaikan. Kritik dari bawah kerap dianggap angin lalu, hingga akhirnya muncul aksi pembakaran lambang negara yang memicu reaksi nasionalisme.

Pengamat menilai akar persoalan ini terletak pada sistem pemerintahan yang terlalu tersentralisasi dan mengandalkan komando dari presiden. Kebijakan yang lahir tanpa kajian matang dan tanpa pengawasan yang memadai membuat laporan dari bawah sering kali tidak sesuai realitas.

"Presiden tidak percaya pada sistem, dan yang paling penting, rezim ini tidak suka pada pengawasan dan akuntabilitas," tulis pengamat politik Made Supriatma dalam analisisnya. Akibatnya, semua laporan cenderung bagus di atas kertas, sementara masalah di lapangan ditutupi.

Fenomena ini diperparah dengan adanya kultus individu. Para pejabat dan militer berlomba menyenangkan hati presiden, bahkan sampai menerjunkan gambar presiden dari langit. Sementara itu, para menteri dan birokrat takut kepada asisten presiden yang masih junior, yang bertindak sebagai penjaga gerbang informasi.

Di tengah situasi ini, suara seperti Camat Agustinus Supratman menjadi langka. "Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak!" ujarnya, mewakili kekecewaan warga yang merasa tidak didengar.

Made Supriatma mengingatkan bahwa perubahan hanya datang jika masyarakat berani marah dan tersinggung terhadap ketidakadilan. "Kalau kita marah dan tersinggung dengan perkataan Prabowo bahwa rakyat Indonesia miskin tapi bahagia!" tulisnya.