DPR Tinjau Lokasi Gempa NTT, Soroti Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi dan Percepatan Hunian Tetap

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

Dalam rapat koordinasi di NTT, Minggu (16/8/2026), Saan menegaskan bahwa penanganan 4.000 pengungsi menjadi prioritas. Meski dapur umum telah beroperasi, ia menekankan pentingnya memastikan seluruh kebutuhan sehari-hari para pengungsi terpenuhi hingga mereka dapat kembali ke rumah masing-masing.

"Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah ada dapur umum. Nah ini ini penting juga karena semua kebutuhan dasar mereka ini kan harus terpenuhi sampai mereka nanti bisa dipastikan lebih cepat kembali ke hunian mereka masing-masing, kan lebih cepat lebih baik," kata Saan.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah segera mendata kerusakan hunian warga. Pendataan yang cepat akan mempercepat pembangunan huntap, sehingga para korban dapat segera meninggalkan posko pengungsian. "Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang," ujarnya.

Selain itu, Saan menekankan perlunya kesepakatan mengenai tenggat waktu bagi korban untuk meninggalkan posko. "Sehingga kita harus udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini ini penting menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu, itu yang harus kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi," lanjutnya.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Satgas Galapana DPR sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Satgas ini dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana, termasuk penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.