Jusuf Kalla: Kerusuhan Banda Aceh Bukan Cerminan Keinginan Mayoritas Rakyat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh. Menurutnya, aksi tersebut justru dipicu oleh provokasi kelompok kecil yang tidak puas, sementara mayoritas rakyat Aceh telah merasakan manfaat perdamaian pasca-penandatanganan MoU Helsinki.

Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026 semestinya menjadi momentum untuk merefleksikan keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai. JK, yang terlibat langsung dalam proses perdamaian, menyebutkan bahwa acara peringatan diisi dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman.

"Jadi, awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di Masjid Baiturrahman," kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

Namun, rangkaian peringatan tersebut ternoda oleh aksi demonstrasi. JK menduga ada pihak tertentu yang memprovokasi massa sehingga kericuhan terjadi saat kegiatan doa dan zikir berlangsung. "Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera Merah Putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana," ungkapnya.

Dinamika Politik Internal Aceh

JK menilai persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan dinamika politik dan ketidakpuasan di tingkat internal Aceh. Ia tidak melihat aksi tersebut sebagai bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. "Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.

Menurut JK, situasi ini diperparah oleh absennya sejumlah tokoh penting Aceh dari Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud berada di Penang untuk keperluan serupa. "Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," beber JK.

Dalam kurun waktu sekitar dua dekade setelah perdamaian, pemerintahan Aceh banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya terlibat dalam konflik. Mereka memperoleh mandat melalui mekanisme pemilihan demokratis dari masyarakat. Pemerintah pusat, lanjut JK, tetap menghormati pilihan politik tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi pasca-konflik. "Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," jelasnya.

Meski demikian, JK kembali menegaskan bahwa kerusuhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gambaran sikap mayoritas rakyat Aceh. "Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," pungkasnya.