Mendagri Pastikan Penanganan Gempa NTT Fokus pada Penyelamatan dan Pemulihan Layanan Dasar

Pemerintah memastikan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat, dengan fokus utama pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Menurut Tito, tahap awal penanganan pascagempa mencakup pemulihan kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga yang terluka. "Kemudian juga memberikan bantuan yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka," ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi, dalam memulihkan layanan dasar. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi sangat penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.

Selain itu, Mendagri menekankan percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat dan alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan. Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan warga yang rumahnya rusak akibat gempa.

Pendataan kerusakan rumah dan fasilitas publik menjadi perhatian serius. Tito meminta pemda setempat melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa dan kecamatan. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, serta dukungan bagi warga yang masih mengungsi.

"Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana," ujar Mendagri.

Mendagri juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah, agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda perlu diperkuat agar penanganan bencana berlangsung cepat sesuai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain," tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.