Bentrokan Warnai Peringatan 21 Tahun Damai Aceh, JK: Ada Ketidakpuasan Internal

Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026) berakhir ricuh. Bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan pecah di tengah acara yang seharusnya menjadi momen refleksi perdamaian. Ketegangan dipicu oleh pengibaran bendera Bulan Bintang yang memicu reaksi keras.

Insiden ini bukan sekadar protes terhadap pemerintah pusat. Tokoh perdamaian nasional, Jusuf Kalla, menilai kericuhan itu lebih mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah dan elite eks-kombatan GAM di internal Aceh. Menurutnya, pembagian kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang belum merata setelah 21 tahun perdamaian menjadi pemicu utama.

Sebelumnya, pada 12-14 Agustus, koalisi masyarakat sipil dan Aliansi Aneuk Nanggroe (AAN) telah menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh. Mereka menuntut percepatan pemulihan pasca-bencana ekologis di Sumatera, kepastian hunian tetap, transparansi anggaran rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Tuntutan ini berjalan beriringan dengan isu-isu lain yang mengemuka di masyarakat.

Pernyataan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla, yang juga dikenal sebagai tokoh perdamaian Aceh, menyatakan bahwa bentrokan tersebut berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. "Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," katanya, Sabtu (15/8/2026).

Ia juga menyoroti ketidakhadiran tokoh-tokoh utama Aceh saat peristiwa itu terjadi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud berada di Penang. "Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ungkapnya.

Menurut JK, selama 21 tahun terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari mantan kelompok atau ekskombatan yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu. "Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh. "Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," ujarnya. "Rakyat Aceh selalu ingin damai," tandasnya.

Ia berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian yang sudah berlangsung lebih dari dua dasawarsa. Berbagai hak dan dukungan pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan Aceh.