Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu dengan memprioritaskan pengerukan sisi kiri hilir muara. Langkah ini diambil agar kapal nelayan dapat kembali melintas lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan rampung.
Pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana hidrometeorologi November 2025 telah menyulitkan kapal nelayan melewati muara. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan bahwa pengerukan sisi kiri menjadi langkah taktis agar akses nelayan segera pulih. "Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut," ujarnya saat meninjau normalisasi muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).
Normalisasi mencakup pengerukan muara sepanjang 500 meter hingga kedalaman sekitar empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus, sedangkan keseluruhan pekerjaan diharapkan selesai pada November 2026. "Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," kata Sibral.
Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Jamaluddin, menjelaskan pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara. Progres normalisasi saat ini berada di kisaran 35–40 persen, sedangkan pengerjaan jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan.
Dukungan anggaran tahap awal berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Alokasi tambahan sekitar Rp50 miliar direncanakan tersedia pada akhir Agustus guna melanjutkan dan menuntaskan normalisasi muara.
Pembukaan kembali jalur muara diharapkan menghidupkan aktivitas perikanan secara bertahap. Dengan akses yang lebih aman, nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan kembali bergerak, dan pendapatan keluarga yang sempat terdampak dapat berangsur pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan mendorong penyelesaian pekerjaan sebelum puncak musim hujan. "Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan," kata Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran.
Satgas PRR juga membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan hambatan teknis maupun administratif selama pelaksanaan pekerjaan. "Jika terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada Satgas PRR agar kita dapat bersama-sama mengurai akar masalah dan menyiapkan solusi yang memadai," ujar Imran.