Kesalahan penyebutan angka upah pengupas bawang dalam pidato kenegaraan memicu gelak tawa di media sosial, tetapi juga menyisakan pertanyaan serius tentang akurasi data dan kedekatan pemimpin dengan realitas rakyat kecil. Presiden menyebut upah pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram, sementara naskah resmi tertulis Rp700 per kilogram.
Sehari setelah pidato, jagat maya dipenuhi konten kreator yang mengolok-olok angka tersebut. Ada yang membuat simulasi menjadi pengupas bawang dengan kalkulator, ada yang bercanda minta "naik pangkat" menjadi buruh kupas, hingga meme bertuliskan "Saya S3, gaji lebih kecil dari pengupas bawang". Di balik tawa, tersimpan kekecewaan karena pidato kenegaraan yang seharusnya menjadi ruang pertanggungjawaban pemerintah berubah menjadi komedi dadakan.
Pihak istana bergerak cepat menyebut ini sebagai "slip of the tongue". Namun, ini bukan pertama kalinya angka-angka penting meleset dari mulut presiden. Pola yang berulang ini memunculkan pertanyaan: mengapa angka-angka kritis selalu terlewat meski naskah telah diperiksa berlapis? Apakah ini sekadar kelalaian atau justru gimik untuk menarik perhatian?
Gimik atau Gagap?
Dalam dunia komunikasi, gimik adalah trik kecil untuk menarik perhatian. Angka bombastis atau pernyataan kontroversial kerap digunakan agar pesan melekat di ingatan. Namun, pidato kenegaraan bukanlah iklan. Ini adalah dokumen publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pakar komunikasi politik, Dr. Effendi Gazali, pernah mengingatkan bahwa dalam komunikasi pemerintahan, presisi lebih penting daripada popularitas. Seorang pemimpin tidak boleh mengorbankan akurasi demi sensasi.
Prof. Alwi Dahlan dari Universitas Indonesia juga menekankan bahwa pidato presiden adalah instrumen pertanggungjawaban publik. Setiap angka yang keluar dari mulut presiden adalah representasi kebijakan. Jika angka itu salah, maka yang salah bukan hanya ucapan, melainkan juga sistem verifikasi di baliknya.
Ketidakpekaan atau Ketidakpahaman?
Analisis yang lebih pedas datang dari publik: kesalahan angka ini mencerminkan ketidakpekaan presiden terhadap realitas di lapangan. Seorang buruh pengupas bawang di Pasar Legi, Solo, yang enggan disebut namanya, mengaku kaget mendengar angka Rp700 ribu per kilogram. Menurutnya, nominal yang sebenarnya jauh di bawah itu. Kesenjangan antara angka yang disebut dan fakta di lapangan menunjukkan adanya jarak antara pemimpin dan yang dipimpin.
Seorang presiden yang terbiasa dengan angka triliunan mungkin lupa bahwa di bawah sana ada ibu-ibu yang menghitung penghasilan harian dalam ribuan. Angka Rp700 per kilogram yang mungkin terasa kecil di telinga presiden adalah realitas yang menentukan hidup-mati bagi buruh seperti Ibu Susanah, yang disebut dalam pidato. "Lupa" itu manusiawi, tetapi jika terjadi berulang kali pada hal-hal yang menyangkut angka kecil, publik berhak bertanya: apakah ini lupa, atau memang tak pernah tahu?
Komunikasi Pemerintah yang Baik
Para ahli komunikasi menekankan pentingnya akurasi dan kredibilitas. Prof. Onong Uchjana Effendy dalam bukunya menyebut komunikasi efektif harus menimbulkan pengertian, kesenangan, perubahan sikap, dan hubungan yang lebih baik. Ketika angka yang disampaikan presiden justru menimbulkan kebingungan dan tawa, komunikasi itu gagal di level paling dasar. Dr. H. D. Haryo Sasongko menambahkan bahwa kredibilitas sumber adalah segalanya. Begitu kredibilitas tergerus oleh kesalahan kecil yang berulang, pesan sebesar apa pun akan kehilangan bobot.
Bahkan Aristoteles dalam retorikanya mengajarkan bahwa pembicara publik harus memiliki ethos (karakter), pathos (kemampuan menyentuh emosi), dan logos (logika/data). Ketika logos salah, ethos ikut tercoreng, meskipun pathos mungkin berhasil membuat Ibu Susanah tersenyum.
Merawat Logika, Menjaga Marwah
Di balik angka yang salah, ada cerita tentang Ibu Susanah, buruh pengupas bawang yang berjuang menyekolahkan anak-anaknya dengan bantuan Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Itu adalah cerita yang indah tentang negara hadir untuk rakyat kecil. Namun, keindahan itu terkabutkan oleh angka yang keliru. Yang seharusnya menjadi narasi kepedulian berubah menjadi guyonan tentang upah.
Inilah ironi komunikasi kekuasaan di era media sosial: satu angka yang salah dapat menelan seratus kebijakan. Pemerintah berbicara dua jam tentang negara, publik hanya mengingat upah bawang. Maka yang perlu diperbaiki bukan hanya "slip of the tongue", tetapi sistem verifikasi yang memastikan setiap angka dari presiden telah teruji kebenarannya. Lebih dari itu, perlu ada kedekatan pemimpin dengan realitas kecil di bawah, agar angka-angka itu bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari kesadaran sehari-hari.
Seorang pemimpin yang baik tidak perlu membuat angka sensasional. Ia cukup membuat angka yang benar. Sejarah tidak akan mengingat angka yang diucapkan, tetapi dampak dari angka itu bagi kehidupan rakyat.
