Pemerintah negara bagian New South Wales, Australia, akan memulai program pembelian kembali senjata api pada November mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari respons nasional terhadap penembakan yang menewaskan 15 orang di Pantai Bondi, Sydney, akhir tahun lalu.
Program buyback ini menjadi yang terbesar di Australia sejak kampanye serupa pasca-pembantaian Port Arthur pada 1996 yang menewaskan 35 orang. Saat itu, pemerintah memberlakukan larangan kepemilikan senjata api semi-otomatis dan memusnahkan puluhan ribu senjata.
Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengesahkan undang-undang pada Januari lalu yang mengatur pembelian kembali senjata api, pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat untuk izin kepemilikan, serta penindakan terhadap ujaran kebencian. Aturan ini muncul setelah serangan bersenjata pada 14 Desember di perayaan Hanukkah di Bondi, yang menurut polisi dilakukan oleh seorang ayah dan anak yang terinspirasi kelompok militan ISIS.
Pelaku penembakan menggunakan senjata api ampuh yang diperoleh secara legal. Pemerintah mencatat ada 4,1 juta senjata api di Australia tahun lalu, dengan lebih dari 1,1 juta di antaranya berada di New South Wales, negara bagian terpadat.
Dalam pernyataan bersama, Albanese dan Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, mengatakan skema tersebut akan dimulai pada 2 November. Warga yang menyerahkan senapan atau pistol akan menerima kompensasi hingga A$1.000 (sekitar Rp 12,6 juta) per senjata.
"Warga Australia memang patut bangga dengan undang-undang senjata api kita, tetapi faktanya ada lebih banyak senjata api di Australia saat ini daripada pada saat program buyback senjata api Port Arthur," ujar Albanese dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Minggu (16/8/2026).
New South Wales kini membatasi kepemilikan senjata api perorangan hingga empat buah. Pembatasan ini merupakan bagian dari reformasi yang dipicu oleh serangan Bondi. Tersangka yang selamat, Naveed Akram (24 tahun), belum memberikan pernyataan atas tuduhan yang meliputi 15 dakwaan pembunuhan.