Prabowo Dorong Ekonomi Karbon Jadi Pilar Baru, MPR: Komitmen Politik yang Kuat

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi hijau dan penguatan perdagangan karbon. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon, termasuk dengan mendirikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon yang mengadopsi standar dunia.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," ujar Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Menanggapi hal itu, Eddy menilai pernyataan tersebut merupakan komitmen politik yang kuat. Menurutnya, ekonomi karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekadar instrumen untuk menurunkan emisi.

"Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru," kata Eddy.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyebut kehadiran SRUK sebagai langkah strategis. Sistem tersebut, kata dia, diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan yang jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.

"SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama," tegasnya.

Eddy menambahkan, penguatan SRUK harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, banyak proyek karbon yang tengah dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan. Indonesia harus memastikan proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ekonomi karbon. Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.

"Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia," tutupnya.