Direktur Tempo Institute, Qaris Tajudin, menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang lebih merekomendasikan buku-buku Barat karena menilai penulis Indonesia subjektif. Qaris menegaskan bahwa membaca merupakan hak asasi manusia yang harus didukung oleh pemerintah.
"Tidak tahu dia mau dengar atau tidak. Tapi, begini, untuk Pak Pigai, Pak Pigai lah terutama, membaca adalah hak asasi manusia. Kita berhak untuk dapat pemerintahan yang baik yang mendukung ini," kata Qaris dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (13/08/2026).
Qaris menyampaikan bahwa minat baca masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya sedang meningkat pesat, jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Menurutnya, hal ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perbukuan nasional.
"Tapi, saya tidak tahu apakah pemerintah memang senang orang lebih banyak membaca buku? Karena kalau lebih banyak orang membaca buku akan banyak orang yang pintar. Kalau banyak orang yang pintar, belum tentu mereka memilih pemerintahan yang seperti ini. Jadi, saya tidak tahu apa itu menjadi prioritas mereka," ujarnya.
Meski demikian, Qaris mengaku tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Ia menilai, harapan justru lebih besar kepada anak-anak muda, karena kenaikan minat baca saat ini memang didominasi oleh generasi muda.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam konteks yang lebih luas, Qaris melihat pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan yang mengejutkan dan hanya mengikuti keinginan penguasa. Contohnya, rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo.
"Sukanya Pak Prabowo kan gitu ya, melihat sekolah kurang bagus bikin sekolah baru, melihat universitas kurang memuaskan dia bikin universitas baru, jangan-jangan ini barusan kemarin kan dia baru melihat buku dia bilang buku-buku harus diganti buku-buku sekolah. Akhirnya, kemudian bikin penerbit baru, semoga tidak begitu," kata Qaris.
Ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan menciptakan hal baru. Qaris mencontohkan India, yang berhasil melahirkan penulis-penulis berkualitas karena proses penerbitan buku di sana relatif mudah.
Selain itu, pemerintah India memberikan subsidi yang membuat harga kertas jauh lebih murah bagi penerbit. Mereka juga memperbaiki rantai pasok, sehingga sistem yang ada mampu mendorong penulis untuk menghasilkan karya-karya baik.
"Dan yang bisa melakukan itu tentu pemerintah, walaupun kita tidak harus berharap dan kita tidak boleh berharap banyak pada pemerintah. Jadi, menurut saya sih memang sistem, sistem yang harus diubah untuk membuat penulis lebih senang menulis," pungkas Qaris.
