Rocky Gerung Sebut Kabinet Prabowo “Dungu” dan Prediksi Pemerintahan Jatuh Jika Tak Segera Dirombak Besar-besaran

Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik keras terhadap komposisi dan kinerja Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi di podcast IDN Times pada 24 Juni 2026, ia menyebut kabinet saat ini sebagai "kabinet dungu" dan memprediksi kegagalan jika tidak segera dilakukan perombakan besar-besaran.

Menurut Rocky, Presiden Prabowo harus mengambil langkah radikal dengan mengganti 75 hingga 80 persen susunan kabinetnya paling lambat pada Oktober mendatang. Jika tidak, ia menilai pemerintahan akan menghadapi risiko kejatuhan. "Kalau Oktober Presiden tidak ganti 75-80% kabinet dia pasti jatuh," ujarnya tegas.

Rocky menambahkan bahwa selama Prabowo masih mempertahankan kabinet besar dengan kualitas buruk, agenda pembangunan yang dicanangkan akan sulit terwujud. "Selama Presiden Prabowo tetap memelihara kabinet yang besar ini, dengan kualitas yang buruk, dia akan gagal," katanya.

Ia juga menyoroti adanya tekanan politik di balik komposisi kabinet. Menurut Rocky, Prabowo saat ini sedang "disandera" oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang merasa telah berjasa dalam kemenangan Pilpres. "Itu juga menunjukkan Prabowo disandera oleh kepentingan yang tidak bisa dia sebutkan tapi dia akan anggap mereka inikan sudah berdarah-darah (ikut memenangkan Pilpres)," ungkapnya.

Kritik Rocky tidak hanya berhenti pada masalah struktur kabinet. Ia juga menyoroti kebijakan populis yang dinilai tidak realistis secara fiskal. "Ambisi politik itu batasnya adalah APBN. Lo punya ambisi setinggi apa, APBN akan bilang: eh, stop," ujarnya memberi peringatan.

Salah satu program yang secara khusus ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Rocky menilai program tersebut harus dibatalkan. "Yang jelas MBG itu mesti dibatalkan...," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky menekankan perlunya apa yang ia sebut sebagai "radical break" atau pemutusan radikal terhadap pola lama. Ia mendorong Prabowo untuk mengganti hingga 90 persen kabinet sebagai langkah penyelamatan pemerintahan.