DPR Setujui Pagu Anggaran Tujuh Kemenko 2027, Kemenko Perekonomian Terima Rp664 Miliar

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan untuk tujuh Kementerian Koordinator pada Tahun Anggaran 2027. Keputusan ini menjadi landasan awal bagi masing-masing kementerian untuk mulai merancang program kerja secara lebih terukur.

Dari hasil pembahasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamankan total alokasi anggaran sebesar Rp664 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan anggota legislatif atas rampungnya pembahasan tersebut. Menurutnya, dukungan pendanaan ini sangat krusial untuk mengoptimalkan fungsi sinkronisasi serta memperkuat eksekusi kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok, Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan program prioritas nasional. Dukungan finansial yang memadai, lanjut Airlangga, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kementerian dalam menetapkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pihak Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa pagu sebesar Rp664 miliar yang telah disepakati akan langsung dijadikan basis operasional untuk memetakan program kerja sepanjang tahun 2027. Seluruh serapan anggaran ke depan bakal difokuskan untuk mengawal jalannya transformasi struktural. Langkah ini diambil guna memacu laju pertumbuhan ekonomi domestik agar bergerak lebih inklusif, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi dalam mengejar target jangka panjang Indonesia Maju.

Sementara itu, rapat kerja bersama Banggar DPR RI turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi kementerian koordinator lainnya. Di antara menteri yang hadir secara langsung di bursa parlemen meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Selain itu, tampak hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat fondasi eksekusi anggaran yang kredibel dan akuntabel.