Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran Tujuh Kemenko, Menko Perekonomian Terima Alokasi Terbesar Rp 664 Miliar

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan untuk tujuh kementerian koordinator (kemenko) dalam sebuah rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Persetujuan ini menjadi langkah awal dalam pembahasan alokasi belanja negara yang akan mendukung kinerja kementerian di tingkat koordinasi strategis.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator dari berbagai bidang. Mereka yang hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selain itu, tampak pula Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan itu, Said Abdullah memaparkan secara rinci besaran pagu anggaran masing-masing kemenko. Dari data yang dibacakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 664 miliar. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan pagu sebesar Rp 620,9 miliar, disusul Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan Rp 509,3 miliar.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 392,2 miliar, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat Rp 338,8 miliar. Untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pagu yang disetujui sebesar Rp 304,1 miliar, dan yang terendah adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Rp 276,8 miliar.

Setelah memaparkan angka-angka tersebut, Said Abdullah meminta persetujuan dari seluruh anggota forum. Ia secara langsung menanyakan kesepakatan atas pagu yang telah disebutkan satu per satu.

“Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?” tanya Said.

“Setuju,” jawab forum serempak, menandai rampungnya tahap persetujuan awal ini.