Menkeu: Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Prima, Inflasi Terkendali di 3,08 Persen

- Minggu, 21 Juni 2026 | 07:15 WIB
Menkeu: Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Prima, Inflasi Terkendali di 3,08 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi prima, ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan terjaga dengan defisit anggaran yang konsisten di bawah amanat undang-undang sebesar tiga persen.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam pidato ilmiah di hadapan civitas akademika Nankai University, Tianjin, China. Ia menjelaskan bahwa di tengah situasi pasar global yang mulai stabil, seiring meredanya indikator volatilitas dan membaiknya sentimen risiko, perekonomian domestik Indonesia justru tampil menonjol.

“Saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan,” kata Purbaya dalam keterangan yang dikutip Minggu (21/6/2026).

“Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan China,” lanjutnya.

Bukti nyata dari kinerja tersebut terlihat pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang menembus angka 5,61 persen secara tahunan. Angka ini menempatkan performa Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan kawasan ASEAN.

Kinerja impresif itu didukung oleh stabilitas harga yang sangat terjaga di dalam negeri. Per Mei 2026, tingkat inflasi tercatat berada di level yang sangat terkendali, yaitu 3,08 persen. Kombinasi pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terkendali semakin mempertebal kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas manajemen makroekonomi Indonesia.

“Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan memaparkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat diuntungkan dalam menghadapi risiko gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko, posisi Indonesia berada pada kuadran eksposur rendah dengan penahan yang kuat. Penilaian skor ketahanan energi global menempatkan Indonesia di angka 77 persen, berada di atas China yang mencatatkan skor 76 persen dan hanya selisih tipis di bawah Afrika Selatan yang mencapai 79 persen.

Ketangguhan ini tidak lepas dari bauran kebijakan fiskal yang sehat dan hati-hati. Defisit yang dijaga ketat di bawah tiga persen memberikan ruang yang memadai bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk berfungsi optimal sebagai peredam gejolak eksternal tanpa mengorbankan stabilitas makro.

Purbaya menegaskan, seluruh indikator utama menunjukkan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia kian bertenaga dan bergerak secara inklusif. Geliat ini tercermin dari Purchasing Managers' Index Manufaktur yang berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian sebesar 14,8 persen secara tahunan, serta pertumbuhan kredit perbankan yang melesat hingga 11,5 persen secara tahunan.

Sementara itu, eksternalitas Indonesia diperkuat oleh catatan surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut, diiringi cadangan devisa yang gemuk sebesar 144,9 miliar dolar AS, setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Paling krusial, pertumbuhan ekonomi yang kokoh ini langsung ditranslasikan ke dalam peningkatan kesejahteraan riil masyarakat luas melalui perbaikan pasar tenaga kerja,” kata dia.

Penciptaan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,9 juta orang berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,68 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, efektivitas program perlindungan sosial berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten, dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Beralih dari mesin pertumbuhan baru menuju tahap implementasi, Indonesia kini memiliki delapan kluster program kerja prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,” kata Purbaya.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar