Kementerian P2MI Gandeng Banten, Krakatau Steel, dan IKA Untirta Perluas Akses Pekerjaan Luar Negeri serta Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menggandeng Pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel Group, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan memperluas akses pasar kerja internasional, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan bagi calon pekerja migran di tengah tingginya angka keberangkatan ilegal.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, memaparkan data pergerakan tenaga kerja Indonesia yang menunjukkan angka signifikan. Berdasarkan sistem informasi ketenagakerjaan, sepanjang Januari 2025 hingga 12 Juni 2026, kementeriannya telah memfasilitasi 433.169 layanan penempatan. Lima negara tujuan utama yang mendominasi adalah Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Namun, di balik angka tersebut, Mukhtarudin menyoroti masih besarnya peluang yang belum tergarap.

“Berdasarkan data per 13 Juni 2026, terdapat 313.803 posisi pekerjaan di luar negeri yang tersedia. Sayangnya, baru 76.907 posisi atau sekitar 24,51 persen yang terisi,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026). Ia menambahkan bahwa masih ada 236.896 peluang kerja yang menanti tenaga kerja Indonesia yang kompeten.

Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin secara khusus menyoroti posisi strategis Provinsi Banten. Wilayah ini mencatatkan 5.542 layanan penempatan pada periode yang sama. Jika setiap pekerja migran mengirimkan rata-rata Rp5 juta per bulan, aliran remitansi tersebut dapat menciptakan efek berganda yang besar bagi perekonomian lokal. “Dana itu menggerakkan urat nadi ekonomi, memutar roda UMKM di desa-desa, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Namun, letak geografis Banten yang dikelilingi pelabuhan dan bandara justru menjadi celah rawan bagi praktik penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Realitas ini tercermin dari kinerja BP3MI Banten yang menempati peringkat pertama nasional dalam intensitas pencegahan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lembaga tersebut telah melakukan 297 kegiatan pencegahan dan menyelamatkan 572 calon pekerja migran dari keberangkatan ilegal. “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan keluarga Indonesia yang berhasil kita lindungi,” tegas Mukhtarudin.

Kolaborasi lintas instansi ini mengusung empat visi perlindungan utama, mulai dari penyebarluasan informasi peluang kerja dan sosialisasi migrasi aman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi pelayanan terintegrasi dari pemeriksaan kesehatan hingga penempatan, hingga penguatan ekonomi bagi purna pekerja migran. Pada level teknis, sinergi ini dipercepat melalui dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengawal tata kelola dari hulu ke hilir.

Mukhtarudin juga mendorong Pemerintah Daerah Banten untuk mengakselerasi program Desa Migran Emas. Menurutnya, pemerintah desa harus hadir sebagai garda terdepan perlindungan sekaligus pusat pemberdayaan bagi para purna pekerja migran. Langkah ini sejalan dengan program Quick Win SMK Go Global yang menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil hingga tahun 2029 pada sektor-sektor strategis seperti perawat lansia, pengelasan, perhotelan, keperawatan, dan pengemudi truk.

“Seluruh rangkaian kerja sama ini bermuara pada konsep brain circulation. Talenta Indonesia didorong bekerja di tingkat global untuk menyerap ilmu, teknologi, dan etos kerja terbaik. Setelah itu, mereka kembali ke tanah air untuk membangun usaha produktif dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” kata Mukhtarudin. Ia pun mengingatkan agar kesepakatan ini tidak berhenti menjadi formalitas di atas kertas. “Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya,” ucapnya.

Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menyambut baik sinergi ini. Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah penting dalam mengoptimalkan potensi besar sumber daya manusia asal Banten di pasar kerja internasional. Andra menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk menyukseskan visi Presiden dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing secara global. “Kami berharap besar, dalam empat tahun ke depan dapat tercapai target 200 ribu pekerja migran Indonesia yang terlatih dan terdidik untuk ditempatkan di negara-negara sahabat,” paparnya.

Bagi Andra, sinergi ini memiliki makna personal yang mendalam. Ia menilai kolaborasi ini akan membawa dampak masif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat bawah. “Semoga kita bisa menseriusi arahan Bapak Presiden. Ini merupakan upaya bersama untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi warga kita untuk berkarya di luar negeri, namun dengan jaminan perlindungan penuh dari pemerintah,” tegasnya. Andra juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri P2MI dan menyatakan kesiapan untuk bergerak cepat di lapangan.

Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Umum IKA Untirta, Lamhot Sinaga, beserta jajaran, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, bersama direksi dan manajemen. Melalui integrasi peran ketiga pilar ini, kesepakatan tidak hanya berhenti pada seremonial, tetapi diharapkan mampu memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, membuka akses pasar kerja internasional yang legal, serta mewujudkan sistem perlindungan yang bermartabat dari hulu hingga hilir.