Presiden Prabowo Instruksikan Himbara Tingkatkan Efisiensi, Bukan Tahan Suku Bunga Kredit

Di hari yang sama ketika Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya dalam sebulan terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar 4,5 jam pada Kamis (18/6/2026) sore hingga malam itu tidak menghasilkan arahan khusus bagi kelima bank pelat merah untuk menahan laju kenaikan suku bunga kredit. Sebaliknya, para bankir negara justru diminta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar dampak kenaikan suku bunga acuan tidak membebani pinjaman masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan P Roeslani. Kelima bank yang menjadi anggota Himbara adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Seusai pertemuan, Airlangga Hartarto tidak merinci apakah kenaikan BI rate menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat bersama Presiden. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus dari kepala negara kepada Himbara untuk merespons kebijakan moneter tersebut. “Ya, tentu harapannya, kan, ke depan kredit tetap jalan. Ini relainya, kan, ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit, diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan,” ujar Airlangga.

Senada dengan Airlangga, Rosan P Roeslani juga membantah adanya arahan untuk menahan suku bunga kredit. “Tidak ada, tidak ada (arahan),” katanya singkat. Alih-alih meminta penahanan, Presiden justru berpesan agar Himbara meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam setahun terakhir atau periode 2025-2026, Rosan mencatat kinerja perbankan rata-rata naik 15 persen. Tingkat likuiditas dan dana pihak ketiga tumbuh dua digit, sementara angka kredit macet (NPL) terjaga di kisaran 0,9 hingga 1,8 persen.

Di tengah pencapaian itu, efisiensi kinerja perbankan dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar kenaikan suku bunga acuan tidak berdampak pada tingkat pinjaman masyarakat.

“Justru hal itu yang mesti diperbaiki, yang bisa ditingkatkan efisiensinya, sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM bisa tetap terjaga di level yang baik, di level yang sama,” kata Rosan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyebutkan, kenaikan suku bunga acuan merupakan mekanisme yang harus diikuti. Namun, hal itu tidak serta-merta akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit karena sangat dipengaruhi oleh cara perbankan mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan suku bunga acuan dinilai belum akan terasa dalam waktu dekat. “Nanti kita lihat situasi ini baru sebulan. Impact-nya baru terasa berikutnya,” ujar Riduan.

Pertemuan Presiden dengan jajaran direksi dan komisaris Himbara serta para menteri ekonomi itu berlangsung beberapa jam setelah BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan tersebut diambil setelah BI menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara bulanan pada 17-18 Juni 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.

Dalam sebulan terakhir, BI sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan. Pada RDG bulanan Mei 2026, BI memutuskan mengerek suku bunga acuan sebesar 50 bps ke level 5,25 persen. Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang saat itu menembus level Rp 17.719 per dolar AS. Belum berhenti di situ, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,5 persen melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026, hanya berselang 20 hari dari keputusan RDG bulanan sebelumnya. Langkah tersebut terpaksa diambil karena rupiah terus melemah, bahkan sempat mencapai Rp 18.171 per dolar AS, suatu level yang dinilai berada di luar perkiraan.

Dalam pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris Himbara, Presiden juga menekankan peran penting bank-bank negara dalam perekonomian nasional. Kelima bank anggota Himbara diingatkan untuk tidak sekadar mengejar laba, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat demi mewujudkan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, Himbara diminta untuk mendukung pembiayaan usaha rakyat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka juga diminta untuk tidak mempersulit pembiayaan kepada UMKM dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi.

“Justru UMKM ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM,” kata Rosan.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar perbankan Himbara menjalankan usaha secara profesional, penuh kehati-hatian, dan tetap optimistis. Di tengah potensi besar yang dimiliki perekonomian Indonesia ke depan, sentimen terhadap perekonomian nasional dinilai bakal membaik seiring dengan dinamika global pasca-kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.