Wakil Ketua MPR Soroti Ketimpangan Anggaran EBT yang Hanya Rp1,5 Triliun, Jauh di Bawah Migas dan Listrik

- Kamis, 18 Juni 2026 | 12:00 WIB
Wakil Ketua MPR Soroti Ketimpangan Anggaran EBT yang Hanya Rp1,5 Triliun, Jauh di Bawah Migas dan Listrik

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran di sektor energi dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (15/6). Dalam forum tersebut, Eddy secara spesifik menyoroti pagu anggaran untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang hanya mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Angka tersebut dinilai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk sektor minyak dan gas bumi yang mencapai Rp11,4 triliun, serta sektor ketenagalistrikan yang sebesar Rp10,3 triliun.

Menurut Eddy, ketimpangan ini perlu segera dievaluasi oleh Kementerian ESDM. Ia mendorong adanya penambahan pagu anggaran untuk sektor EBT pada tahun anggaran 2027. Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Hal ini tentu untuk menunjukkan keseriusan Indonesia melakukan akselerasi transisi energi sekaligus mengukuhkan komitmen kita untuk mempercepat dekarbonisasi perekonomian nasional ke depannya,” ujar Eddy dalam keterangan resminya pada Kamis (18/6).

Di sisi lain, Eddy memberikan apresiasi terhadap tema besar yang diusung dalam rancangan anggaran Kementerian ESDM tahun 2027. Ia menilai fokus pada penguatan ketahanan dan keadilan energi melalui program-program seperti pembangunan jaringan gas, elektrifikasi desa, serta Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) merupakan langkah yang tepat.

“Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor LPG,” ungkap Eddy.

“Apresiasi juga kami sampaikan atas komitmen anggaran Kementerian ESDM untuk membangun jaringan listrik desa dan bantuan pemasangan listrik gratis, agar keadilan energi menyentuh masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar