Jawa Tengah Raih Penghargaan KPK, Tuntaskan Pelatihan Antikorupsi 7.245 ASN Capai 289 Persen dari Target

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan E-Learning Aparatur Sipil Negara Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian luar biasa dalam program pendidikan antikorupsi bagi para pegawainya. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peluncuran nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada Rabu (17/6).

Provinsi Jawa Tengah berhasil menuntaskan program pelatihan bagi sekitar 7.245 ASN, atau mencapai 289,8 persen dari target awal yang ditetapkan KPK sebanyak 2.500 peserta. Capaian ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam membangun integritas di lingkungan birokrasi.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa program e-learning ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya integritas, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa jumlah ASN di Jawa Tengah mencapai sekitar 47 ribu orang, dan seluruhnya dituntut memiliki integritas yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

"Jadi e-learning edukasi ini soal bagaimana mempunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN," kata Luthfi.

KPK, menurut Gubernur, membuat program e-learning untuk memberikan pemahaman dan pencegahan agar ASN tidak berperilaku menyimpang, melanggar hukum, atau menyalahgunakan wewenang. Integritas, lanjutnya, merupakan martabat suatu dinas atau institusi.

"Integritas itu muruahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan bahwa pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Awalnya, BPSDMD menargetkan 10 ribu ASN yang mengikuti program, namun terkendala migrasi materi. Tingginya animo peserta juga menyebabkan lambatnya proses login dan materi yang tidak dapat diakses secara optimal.

"Artinya secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kami buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng," katanya.

Dari hasil evaluasi, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital telah menyiapkan langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan infrastruktur server, migrasi ke Virtual Private Server, optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta per angkatan secara lebih proporsional.

Pelaksanaan piloting Program E-Learning ASN Berintegritas dilakukan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 55.493 ASN di seluruh instansi tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi seluruh instansi yang terlibat dalam program percontohan ini. Ia menegaskan bahwa piagam penghargaan diberikan kepada 12 instansi, terutama yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

"Kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan KPK semata, tetapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas," katanya.