Program 3 Juta Rumah Tembus 324.213 Unit hingga Juni 2026, Jalur Swadaya Paling Progresif

Realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga pekan kedua Juni 2026. Angka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Qodari merinci bahwa capaian tersebut terbagi ke dalam empat jalur pelaksanaan program. Pada jalur negara, realisasi tercatat sebanyak 55.655 unit dari target 510.046 unit, atau setara dengan 10,91 persen. Sementara itu, jalur pengembang mencatat realisasi terbesar dengan 181.291 unit, mencapai 28,54 persen dari target 635.122 unit.

Di sisi lain, jalur swadaya berhasil merealisasikan 83.210 unit dari target 188.140 unit, atau mencapai 44,23 persen. Adapun jalur gotong royong mencatat realisasi paling rendah, yakni 4.057 unit dari target 36.693 unit, atau baru mencapai 11,07 persen.

Program ambisius ini, menurut Qodari, merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, inisiatif ini menjadi penjabaran dari Astacita Presiden, khususnya dalam hal melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

"Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah," ujar Qodari dalam kesempatan tersebut.

Program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi 26,9 juta unit rumah yang dinilai tidak layak huni di seluruh pelosok negeri.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, pelaksanaan program ini didukung oleh berbagai instrumen pembiayaan. Skema pendanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Qodari menambahkan, selain sebagai solusi hunian, program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta," pungkasnya.