BPS DKI Jakarta Mulai Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Acuan Kebijakan dan Anggaran Daerah

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, dengan salah satu agenda awal mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, di kawasan Koja, Jakarta Utara. Langkah ini menjadi sinyal bahwa sensus tidak hanya menyasar pelaku usaha kecil, tetapi juga melibatkan para pejabat publik sebagai bagian dari subjek pendataan.

Suhud menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat publik dan pelaku usaha, harus turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

“Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada,” ujar Suhud, Rabu (17/6/2026).

Keterlibatan pejabat publik dalam proses sensus, menurut Suhud, merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif. Dengan keterbukaan data, pemerintah dapat memahami kondisi ekonomi terkini secara lebih utuh, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

“Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya,” kata Suhud.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Data tersebut, lanjutnya, akan digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan, termasuk untuk tahun anggaran 2027.

“Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan,” ucap Suhud.

Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta juga akan memanfaatkan data sensus tersebut sebagai landasan dalam merancang konsep anggaran, desain pembangunan, dan arah kebijakan Jakarta ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, mengapresiasi partisipasi Ketua DPRD DKI Jakarta dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam pendataan.

“Sehingga kita mendapatkan data yang akurat,” tutur Kadarmanto.

Ia menegaskan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis, terutama bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul akan mendukung penyusunan berbagai indikator ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

“Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global,” kata Kadarmanto.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan hasil awal pendataan sudah dapat tersedia pada akhir tahun ini.

“Diharapkan Desember sudah ada hasilnya,” ungkap Kadarmanto.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Jakarta Utara, Theresia Parwati, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan mekanisme pendataan secara daring melalui program bernama Ngibar. Program ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendataan secara online.

“Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” terang Theresia.