Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan bahwa siswa SMA dari kalangan ekonomi atas dengan uang saku tinggi seharusnya tidak lagi menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, yang menilai wacana penghentian bantuan pangan bagi kelompok siswa SMA bukan sekadar usulan yang patut dipertimbangkan, melainkan langkah yang perlu segera direalisasikan. “Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program,” ujar Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026). Menurut politikus tersebut, tujuan utama dari program MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi secara langsung, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. “Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan,” sambung Charles. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar siswa SMA telah melewati fase pertumbuhan yang paling krusial. Dengan demikian, manfaat tambahan yang diperoleh dari pemberian MBG kepada kelompok ini dinilai relatif lebih kecil dibandingkan apabila anggaran yang sama dialokasikan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak dari keluarga miskin yang masih menghadapi risiko kekurangan gizi. “Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Bahkan jika siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, jumlah tersebut bisa lebih rendah lagi,” lanjutnya.