Mensos Gus Ipul Tegaskan Larangan Pungutan di Sekolah Rakyat, Proses Penerimaan Berbasis Data Tunggal

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melarang keras segala bentuk pungutan terhadap calon siswa yang ingin masuk ke Sekolah Rakyat. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam acara Open House Sekolah Rakyat untuk Orang Tua dan Calon Siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Kamis (4/6/2026).

“Jangan mau kalau ada yang minta serupiah pun. Itu dilarang oleh presiden dan undang-undang. Tidak boleh memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu (karena) itu bagian dari korupsi,” ujar Gus Ipul di hadapan para orang tua dan calon siswa.

Ia menambahkan, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat, transparan, dan sepenuhnya berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat pun diminta untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam proses penjangkauan. “Kalau ada yang main-main, tolong dilaporkan. Kami akan tindak dengan tegas,” katanya.

Hingga awal Juni 2026, lebih dari 42.000 anak telah terdata mengikuti proses penjangkauan. Angka ini melampaui kapasitas yang tersedia, yakni sekitar 32.640 siswa di seluruh Indonesia. “Penjangkauan seluruh Indonesia sudah melebihi target,” kata Gus Ipul.

Capaian tersebut menambah total siswa Sekolah Rakyat sejak program dimulai pada Juli 2025. Pada tahun pertama pelaksanaan, jumlah siswa yang mengikuti program ini mencapai hampir 15.000 anak. “Kalau digabung tahun (ajaran) 2025–2026 dan 2026–2027, (jumlah) siswa Sekolah Rakyat seluruh Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 45.000 siswa,” jelasnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Penjangkauan dilakukan secara langsung kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam desil 1 dan 2 DTSEN. “Jadi Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. (Namun) menjangkau siswa-siswa melalui data yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah di DTSEN dan sebagian lagi dijangkau ketika ketemu di jalanan,” paparnya.

Penjangkauan calon siswa paling banyak dilakukan pada jenjang SMP, dengan lebih dari 17.815 anak. Selanjutnya, jenjang SMA sebanyak 16.206 anak, dan SD lebih dari 3.597 anak. Kementerian Sosial juga menjangkau anak-anak rentan yang hidup di jalanan. Dari total peserta yang terdata, sebanyak 429 anak dijangkau langsung dari jalanan, terutama di wilayah Jabodetabek.

Sebagian besar calon siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas. Sebanyak 18.737 anak berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 1.624 anak berasal dari keluarga tanpa penghasilan, dan 10.774 anak berasal dari keluarga dengan penghasilan Rp1 juta per bulan hingga setara upah minimum regional (UMR).

Mayoritas orang tua calon peserta didik bekerja di sektor informal. Di antaranya buruh pertanian sebanyak 4.184 orang, buruh bangunan 3.421 orang, jasa lainnya 2.307 orang, buruh perkebunan 1.915 orang, serta buruh industri 1.246 orang.

Dalam dialog tersebut, Gus Ipul juga berbincang dengan Saputra (14), salah satu calon siswa Sekolah Rakyat yang putus sekolah sejak kelas 5 SD. “(Saya) tidak lulus, berhenti di kelas 5 (SD). Saya pengen sekolah, yang penting bisa bahagiakan ayah,” kata Saputra.

Ayah Saputra, Naman Surya Pratama, yang merupakan penyandang disabilitas netra, mengaku mendukung penuh anaknya untuk mengikuti program Sekolah Rakyat meski harus tinggal di asrama. “Saya akan siap bagaimanapun ceritanya dan saya sangat mendukung secara penuh. Saya berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo beserta jajaran aparat Republik Indonesia,” katanya.