Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beserta jajarannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan itu berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan upaya pemerataan ekonomi di provinsi kepulauan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda prioritas pembangunan dibahas secara mendalam. Mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha, hingga dukungan infrastruktur untuk kawasan industri dan lumbung pangan di Maluku Utara.
Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan keberhasilan Maluku Utara meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting di enam kabupaten atau kota.
“Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,3 persen jauh di atas rata-rata nasional dinilai menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar,” kata Sherly dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Meski statusnya telah ditetapkan secara administratif, kota itu masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari anggaran hingga minimnya infrastruktur dasar seperti pasar tradisional dan aksesibilitas transportasi. Saat ini, akses menuju Sofifi masih bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut. Karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk memperkuat konektivitas kawasan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong percepatan pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha. Jalan ini direncanakan menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Proyek tersebut diyakini mampu memangkas waktu tempuh dari 3,5 hingga 5 jam menjadi sekitar satu jam, sekaligus memperkuat konektivitas logistik dan distribusi kebutuhan pangan menuju kawasan industri.
Maluku Utara saat ini memegang peran strategis sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Sekitar 100 dari 166 smelter nasional berada di wilayah tersebut, dengan kontribusi mencapai 50 persen terhadap produksi nasional. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan bahkan mencapai hampir Rp150 triliun per tahun.
“Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia,” jelas Sherly.
Selain itu, penguatan konektivitas menuju kawasan lumbung pangan juga menjadi prioritas guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pembangunan jalan Trans Kie Raha diproyeksikan mempercepat distribusi logistik dari sebelumnya mencapai lima jam menjadi kurang dari satu jam.
“Untuk mendukung keseluruhan program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, AHY menyampaikan apresiasi atas capaian dan perencanaan strategis yang telah disusun. Ia menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar AHY.
AHY juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029, sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam.
Dalam pertemuan itu, AHY didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya; serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Muh. Burhanudin Borut. Turut hadir pula Kepala Badan Penghubung Ningdyah Lestari dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.
Artikel Terkait
Persib dan Borneo FC Pasti Tampil di ASEAN Club Championship 2026-2027, Drawing Digelar di Jakarta
KPK Terbitkan Surat Edaran Antigratifikasi dan Pungli dalam Penerimaan Murid Baru
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 2.000 Meter Disertai Awan Panas
Jalan Lenteng Agung Ambles, Dishub Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Menuju Depok