Serangan Militer AS Tewaskan Dua Orang dalam Operasi Antinarkoba di Pasifik Timur

Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik bagian timur, menewaskan dua orang pria dalam insiden yang terjadi pada Rabu, 27 Mei 2026. Aksi ini menjadi operasi fatal kedua dalam kurun waktu dua hari terakhir dari rangkaian kampanye antinarkoba yang tengah digencarkan oleh Washington.

Komando Selatan Amerika Serikat, atau SOUTHCOM, menyatakan bahwa kapal yang menjadi sasaran melintasi jalur yang dikenal sebagai rute perdagangan narkoba dan diduga kuat terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Sebuah rekaman video udara berdurasi 13 detik yang beredar memperlihatkan kapal itu terbakar hebat setelah dihantam serangan.

Operasi yang dinamakan Joint Task Force Southern Spear ini tercatat sebagai serangan ke-59 sejak kampanye dimulai beberapa bulan lalu. Hingga saat ini, sedikitnya 196 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian operasi militer yang terus berlanjut tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat menuding kapal-kapal yang diserang dioperasikan oleh kartel narkoba dan kelompok kriminal yang telah ditetapkan Presiden Donald Trump sebagai organisasi teroris sejak Januari 2025. Trump bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat tengah berada dalam “konflik bersenjata” melawan kartel narkoba.

Di sisi lain, operasi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari kelompok hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga sejumlah politikus di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Presiden Kolombia Gustavo Petro bahkan menuduh Trump melakukan pembunuhan setelah seorang nelayan asal Kolombia tewas dalam serangan serupa sebelumnya.

Para pengkritik menilai tindakan militer tersebut merupakan bentuk pembunuhan di luar proses hukum lantaran dilakukan tanpa dakwaan maupun persidangan. Pelapor khusus PBB untuk isu kontraterorisme dan hak asasi manusia, Ben Saul, menyebut perang terhadap apa yang disebut sebagai “narkoterorisme” sebagai langkah yang tidak tepat dan keliru.

“Pembunuhan di luar proses hukum ini secara serius melanggar hak hidup,” kata Ben Saul dalam laporannya pada pertengahan Maret lalu.

Saul juga mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menangani akar persoalan krisis opioid melalui jalur pendidikan, layanan kesehatan publik, dan perlindungan terhadap komunitas rentan. Ia turut meminta Washington mengendalikan peredaran senjata militer buatan AS yang disebut-sebut banyak jatuh ke tangan kartel di kawasan Amerika Latin.