Gubernur Sumsel Pastikan RPJMD Tetap Jalan Meski Ada Efisiensi Transfer Pusat

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk tetap merealisasikan janji kampanye yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan akibat efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menyadari bahwa dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama DPRD itu menjadi acuan utama yang dinanti-nantikan masyarakat.

“Yang penting bagaimana pembangunan berjalan, artinya kita ingin RPJMD jalan. RPJMD yang sudah disepakati sebagai janji kampanye kepala daerah terpilih, yang telah disepakati dalam 6 bulan bersama DPRD dan ditandatangani, pasti dinanti rakyat,” ujar Deru dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan yang dilakukan hari ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan titik terang bagi langkah pemerintah ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar pada Selasa (19/5). Dalam forum itu, ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dan program kepala daerah di setiap wilayah. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menghilangkan kekhawatiran para kepala daerah yang mungkin kesulitan menepati janji kampanye akibat keterbatasan anggaran.

“Namun, cerita tentang pembiayaan yang sudah kadung, yang sudah ada, bagaimana kalau daerah ini di-inject, diinfus. Bukan dalam bentuk uang, kalau bisa berupa pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat,” katanya. Ia menegaskan bahwa injeksi tersebut harus linier dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan serta RPJMD yang sudah disepakati bersama DPRD.

Sementara itu, terkait alternatif pembiayaan melalui skema obligasi daerah, Herman Deru mengaku masih akan mempelajarinya secara mendalam. Ia berharap Sumatera Selatan dapat menjadi percontohan atau role model dalam pelaksanaan instrumen keuangan tersebut. “Terkait obligasi, akan kami pelajari dengan seksama. Dan mungkin kalau boleh, Sumsel bisa menjadi role model dan kami siap untuk mengikuti arahan-arahan,” pungkasnya.

Sarasehan Nasional yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Aston Palembang Hotel & Conference Centre. Acara tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan untuk membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Forum ini digelar di tengah tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks inilah obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.

Kegiatan ini juga dirancang sebagai forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.