Puan Sebut KEM-PPKF 2027 Jadi Tameng Ekonomi Nasional Hadapi Risiko Global

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 yang digelar pada hari itu memiliki nuansa yang sangat istimewa. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di gedung parlemen untuk menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Puan memaparkan secara rinci mengenai signifikansi dan nilai strategis dari arsitektur fiskal awal tersebut bagi arah pembangunan bangsa ke depan.

Menurut Puan, dokumen KEM-PPKF merupakan cetak biru vital yang menjadi landasan utama bagi pemerintah dan parlemen dalam merumuskan postur anggaran untuk satu tahun penuh. Ia menjelaskan bahwa rancangan awal ini menjadi dasar dalam penyusunan APBN 2027, yang mencakup arah kebijakan ekonomi makro serta kebijakan pendapatan dan belanja negara. “KEM PPKF Tahun Anggaran 2027, merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujar Puan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menekankan bahwa fungsi dokumen tersebut tidak sekadar mengatur sirkulasi angka di atas kertas. Ia menegaskan bahwa KEM-PPKF harus berperan sebagai tameng pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global yang fluktuatif. “KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” tuturnya.

Puan juga menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah agar target-target makroekonomi yang dicanangkan untuk tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif semata. Parlemen, kata dia, mendesak agar kesejahteraan riil masyarakat di tingkat akar rumput menjadi indikator utama keberhasilan. “KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Di hadapan sidang dewan dan jajaran menteri kabinet yang hadir, Puan mengingatkan bahwa angka-angka asumsi yang tertuang dalam KEM-PPKF akan menjadi kompas dan rujukan utama bagi pergerakan dunia bisnis dan investasi sepanjang tahun depan. “Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, tentang ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa substansi yang dirancang harus benar-benar mampu menjawab ekspektasi publik yang mendambakan kemudahan hidup dan keadilan sosial melalui program pembangunan nasional. “Isi dari KEM PPKF Tahun 2027, juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” tuturnya.

Mengakhiri pidatonya, Ketua DPR menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen politik Presiden Prabowo yang memilih untuk mengomunikasikan langsung arah kebijakan fiskal ini di podium parlemen. “Kehadiran Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.