Menteri Hukum Buka Ruang Afirmasi bagi Generasi Muda Papua untuk Masuk Pendidikan Kedinasan dan ASN

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen kementeriannya untuk membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua dalam mengakses pendidikan kedinasan dan kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan itu disampaikan saat ia meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Senin, 18 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman memberikan apresiasi terhadap penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara secara harmonis. Menurutnya, penampilan itu mencerminkan potensi, semangat, serta kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmatif.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, Selasa, 19 Mei 2026.

Supratman menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Bagi yang berminat, proses pendidikan akan dimulai dari semester awal dengan jaminan kesempatan menjadi ASN setelah lulus. Sementara itu, bagi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan tinggi, ia memberikan pilihan untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing.

“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.

Di sisi lain, Supratman mendorong para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA untuk mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, kebijakan afirmasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

Melalui langkah tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda dari tanah Papua yang memperoleh kesempatan untuk berkembang, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.