Iran Resmi Bentuk Badan Khusus untuk Awasi Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz

Iran resmi membentuk badan regulasi baru yang diberi nama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) untuk mengawasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Pengumuman pembentukan PGSA disampaikan pada Senin, 18 Mei 2026, melalui platform media sosial X. Dalam pernyataan publik pertamanya, badan tersebut menyebut dirinya sebagai “entitas hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola pelayaran dan transit melalui Selat Hormuz.”

PGSA langsung memberikan peringatan tegas kepada seluruh kapal yang melintasi selat tersebut. Setiap kapal diwajibkan melakukan “koordinasi penuh” dengan otoritas militer dan pemerintah Iran. “Lintasan tanpa izin akan dianggap ilegal,” demikian bunyi pernyataan PGSA.

Sebelumnya, Iran dilaporkan telah memasukkan tuntutan pengendalian maritim dan akses pelayaran melalui pembentukan PGSA dalam proposal perdamaian 14 poin yang diajukan kepada Amerika Serikat. Namun, Presiden AS Donald Trump menolak proposal tersebut dan menyebutnya tidak dapat diterima. Iran kemudian mengirimkan proposal baru melalui mediator Pakistan, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan dari Washington.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran turut memperkuat pengumuman pembentukan PGSA dengan membagikan ulang pernyataan badan tersebut di media sosial. Sementara itu, media Iran seperti Tasnim dan Fars melaporkan bahwa PGSA akan mengawasi koordinasi pelayaran, jalur transit maritim, serta berbagai layanan terkait kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Menurut laporan tersebut, kapal komersial kemungkinan diwajibkan mengikuti koridor pelayaran tertentu, memperoleh izin sebelum memasuki selat, serta menyerahkan data muatan dan awak kapal kepada otoritas Iran. Pejabat Iran juga memberi sinyal kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal yang menggunakan jalur tersebut.

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan mekanisme itu dibentuk berdasarkan “kedaulatan nasional” Iran. “Jalur ini akan tetap tertutup bagi operator proyek yang disebut sebagai ‘freedom project’,” tulis Azizi di X. Ia juga mengindikasikan bahwa hanya negara dan kapal yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari pengaturan baru tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling sensitif di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur pelayaran internasional melalui Teluk Oman. Gangguan di selat sempit itu berdampak langsung terhadap pasar energi global karena sebagian besar pengiriman minyak dan gas dunia melintasi kawasan tersebut setiap hari.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz meningkat tajam sejak pecahnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Kedua negara kini disebut sama-sama menerapkan blokade laut di kawasan tersebut. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Iran memperluas zona operasional terkait Selat Hormuz dari Jask di timur hingga Pulau Siri di barat. Namun, hingga kini Iran belum menjelaskan secara rinci struktur maupun kewenangan hukum dari PGSA.