Rupiah Terus Merosot ke Rp17.600, Anggota DPR Kecam Keras Respons BI yang Dinilai Tak Sesuai Realitas

Kritik pedas bertubi-tubi dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Bukan tanpa sebab, para wakil rakyat menyoroti tajam kondisi nilai tukar rupiah yang terus merosot di tengah meningkatnya tekanan global dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhidin M. Said, menjadi salah satu yang angkat bicara. Ia menyebut konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat telah memperburuk situasi rupiah yang sudah berada dalam tren pelemahan. Menurutnya, ketidakpastian akan berakhirnya perang tersebut membuat pasar sulit untuk tenang.

"Kecenderungannya, tidak ada satu kesimpulan yang bisa menyatakan bahwa perang di Iran dengan Amerika ini akan berakhir secepat itu. Kira-kira langkah-langkah apa terutama menyangkut masalah nilai tukar yang saat ini tadi pagi dibuka kurang lebih Rp 17.590, sekarang sudah Rp 17.600 sekian. Ini sangat sulit menurut saya," ujar Muhidin dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa publik kini menanti langkah konkret Bank Indonesia untuk mencegah rupiah jatuh lebih dalam. Muhidin mengingatkan bahwa kelas menengah mulai merasakan dampak langsung dari pelemahan ini. Ia khawatir jika situasi terus berlanjut, daya beli kelompok yang menjadi tulang punggung perekonomian itu akan tergerus.

"Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Bank Indonesia untuk meyakinkan pasar? Situasi sekarang ini, terutama UMKM kita di daerah-daerah, memang kelihatan kelas menengah ini akan mulai terkikis. Padahal, boleh dikata kelas menengah ini juga punya peranan yang sangat penting," tuturnya.

Sementara itu, kritik tajam juga dilontarkan oleh anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Harris Turino. Ia menyoroti pernyataan Bank Indonesia yang menyebut kurs rupiah saat ini masih stabil. Menurut Harris, pernyataan tersebut kontras dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat, terutama dari melonjaknya harga barang impor dan biaya industri.

"Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp 17.600, bahkan muncul lelucon kalau Rp 17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45. Nah, tetapi di presentasi Bapak, Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain," ujar Harris.

Ia menekankan bahwa persoalan yang dirasakan masyarakat bukanlah sekadar angka di atas kertas. Tekanan pangan dan energi meningkat, biaya industri membengkak, dan persepsi ekonomi melemah. Harris menilai Bank Indonesia sebenarnya telah mengerahkan banyak instrumen kebijakan, namun hasilnya belum optimal.

"Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why, kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tanyanya.

Harris mengakui adanya tekanan eksternal sebagaimana disampaikan Perry. Namun, ia mendesak agar perhatian juga difokuskan pada masalah domestik. Ia mengingatkan bahwa menjaga stabilitas mata uang rupiah adalah mandat konstitusional Bank Indonesia.

"Tetapi bagaimanapun juga Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting, beda dengan Singapura, BI menganut inflation targeting," imbuhnya.