Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Inflasi Nasional 2,42 Persen, tapi Ingatkan Daerah Tak Lengah Hadapi Gejolak Global

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi terhadap capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan pada April 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak larut dalam rasa puas dan tetap meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan langsung di lapangan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas harga.

“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Senin (18/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Tito menjelaskan, capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang mengalami tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” tegasnya.

Sementara itu, Tito memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Di sisi lain, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil dan berperan sebagai faktor penyeimbang dalam menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.

Sebagai langkah antisipatif, Tito meminta pemerintah daerah, terutama wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera menuntaskan persoalan distribusi pangan. Hal ini khususnya terkait komoditas cabai merah yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah.

“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” kata Tito.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Elin Herlina; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa; serta Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Popy Rufaidah. Sejumlah pembicara lain juga hadir secara daring, yakni perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.