Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Tembus 5,61 Persen, Defisit APBN Justru Membengkak hingga Rp240 Triliun

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 ternyata dibayangi oleh kondisi fiskal yang mulai mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa capaian tersebut utamanya ditopang oleh lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, yang sekaligus menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Realisasi program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi pendorong utama di balik angka tersebut.

Namun, di balik kinerja ekonomi yang tampak positif itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru menunjukkan tanda-tanda tekanan. Per Maret 2026, defisit anggaran tercatat membengkak hingga Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Situasi ini kian pelik ketika publik dihadapkan pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan diesel yang dilakukan oleh PT Pertamina, BP-AKR, serta Vivo pada awal Mei lalu. Meskipun pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga produk bersubsidi, beban biaya logistik akibat kenaikan harga diesel tetap menjadi tantangan nyata bagi daya beli masyarakat.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa ketergantungan pada belanja pemerintah untuk memacu pertumbuhan memiliki batas kemampuan. Menurutnya, ambisi menjalankan program besar tanpa diimbangi efisiensi yang tepat justru berpotensi mengorbankan pos anggaran krusial lainnya di kementerian dan lembaga.

“Pelajaran pertama dalam ilmu ekonomi itu adalah kelangkaan, baik secara produk, komoditas, dan juga anggaran. Kelangkaan ini mengajarkan bahwa semua aktivitas di dunia ini ada batasannya,” ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (16/5/2026).

Huda menyoroti bagaimana realokasi anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung program MBG berpotensi menyebabkan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan mengalami stagnasi. Akibatnya, banyak program kementerian dan lembaga yang terhambat karena dananya tersedot habis. Ia pun mengkritisi kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah yang tidak substantif untuk menambal defisit.

“WFH ini tidak bisa menyelamatkan defisit fiskal yang diprediksi melebihi 3 persen di akhir tahun. Artinya pemerintah bisa melanggar undang-undang,” tegas Huda.

Ia menambahkan, indikator bahwa pemerintah sedang “butuh uang” sudah terlihat jelas dari pola belanja yang agresif namun tidak ditopang oleh ruang fiskal yang sehat. Tanpa langkah efisiensi radikal dan pemangkasan program yang tidak mendesak, risiko fiskal diprediksi akan terus memburuk. “Jika kondisi ini terus terjadi, maka government shutdown niscaya akan terjadi. Juni-Juli jadi titik krusialnya,” kata Huda.

Kini, pemerintah berada di posisi yang sulit. Tantangan ke depan bukan sekadar memacu pertumbuhan jangka pendek, melainkan menjaga kesehatan fiskal agar tidak terjebak dalam lubang defisit yang lebih dalam. Tanpa restrukturisasi anggaran yang disiplin, narasi pembangunan nasional berisiko terhambat oleh realitas keterbatasan dana yang makin nyata.