Pemerintah Siapkan Konversi LPG ke CNG, Aktivis Desak Madura Tak Lagi Jadi Penonton di Tengah Kekayaan Gas

Pemerintah tengah menyusun rencana strategis untuk mengalihkan penggunaan energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Langkah konversi energi ini dinilai sebagai kebijakan yang tepat, namun di sisi lain juga membuka kembali luka lama tentang ketimpangan distribusi sumber daya alam, khususnya di wilayah penghasil gas seperti Madura.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari sejumlah kalangan, salah satunya Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Menurutnya, konversi energi nasional ini membawa dampak positif bagi Indonesia secara umum, tetapi bagi Madura, maknanya jauh lebih mendalam. Pulau yang kaya akan gas alam ini, kata dia, masih dihantui oleh kemiskinan yang membelenggu sebagian besar warganya.

“Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” ujar Gus Lilur kepada awak media, Rabu (12/5/2026).

Gus Lilur mengungkapkan, kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun telah mengalir keluar untuk menghidupi industri-industri besar di Jawa Timur. Namun, ironisnya, masyarakat Madura sendiri belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari kekayaan tersebut. Data yang banyak dikutip menyebutkan, gas alam dari Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut.

“Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur,” kata Gus Lilur.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Momen konversi energi ini, menurutnya, harus menjadi momentum koreksi sejarah. “Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura,” sambungnya.

Gus Lilur menilai, di sinilah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Menurut dia, AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal. Ia menekankan bahwa negara harus hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat.

“Karena itu, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura,” imbuh dia.