BPBD Jawa Barat Imbau Waspada Kekeringan dan Karhutla, 49 Juta Jiwa Terancam Dampak Musim Kemarau 2026

Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Jawa Barat memasuki kategori tinggi, mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat. Potensi dampak dari musim kemarau tahun ini dinilai sangat besar, baik dari segi jumlah penduduk yang terdampak maupun kerugian ekonomi yang mungkin timbul.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, mengungkapkan bahwa lebih dari 49 juta jiwa diperkirakan akan merasakan dampak langsung dari bencana kekeringan. Ia menyebutkan, kerugian ekonomi akibat kemarau dan kekeringan diperhitungkan mencapai sekitar Rp89,37 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan yang dikutip pada Senin, 11 Mei 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jawa Barat telah menggelar rapat koordinasi pada akhir pekan lalu. Acara tersebut menghadirkan Kepala Pusat Air Tanah Badan Geologi, Agus Cahyono Adi, serta Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetya, sebagai narasumber. Dalam forum itu, Teten menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup langkah mitigasi serta penanganan darurat yang cepat, terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetya, memaparkan prakiraan musim kemarau tahun 2026 serta potensi fenomena El Nino. Menurutnya, penurunan curah hujan diperkirakan akan terjadi pada periode Juni hingga Agustus. Kondisi ini menjadi sinyal awal bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi masa kering yang lebih panjang.

Di sisi lain, pakar lingkungan dari Badan Geologi, Idham Effendi, menyoroti kondisi ketersediaan air tanah di Jawa Barat. Ia menjelaskan, beberapa langkah mitigasi dapat dilakukan untuk menghadapi kemarau, antara lain pembangunan sarana penampungan air, konservasi sumber daya air, optimalisasi sumur pantau, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah ini dinilai krusial dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di wilayah Jawa Barat.