Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyatakan keheranannya terhadap pelarangan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Guntur mempertanyakan pihak-pihak yang merasa terusik hingga muncul kebijakan yang menghalangi publik untuk menyaksikan film tersebut secara bersama-sama.
"Aneh. Ada yang takut kepada film. Ada yang terancam. Siapa dan mengapa," ujar Guntur melalui akun media sosial X, Senin (11/5). Ia menegaskan bahwa Pesta Babi bukanlah film pornografi, melainkan sebuah karya dokumenter yang merekam realitas sosial.
"Bukan film porno. Film itu juga bukan film fiksi atau karangan sutradara," katanya.
Menurut Guntur, film tersebut justru menggambarkan penderitaan masyarakat adat di Papua yang tersisih akibat pembabatan hutan. Ia menyebutnya sebagai potret realitas berdarah yang terjadi di tanah Papua. "Mengapa kebenaran justru dianggap ancaman," ujarnya.
Sementara itu, pelarangan nobar Pesta Babi telah terjadi di sejumlah tempat. Di Universitas Mataram (Unram), pada 7 Mei 2026, puluhan personel pengamanan kampus berdiri di depan layar dan menutup proyektor yang telah disiapkan panitia. Aksi serupa berlanjut di Kota Ternate, Maluku Utara, pada 8 Mei 2026, ketika aparat TNI membubarkan acara nobar yang digelar mahasiswa.
Di sisi lain, aparat setempat menilai film Pesta Babi mengandung konten provokatif dan berpotensi memicu konflik horizontal karena unsur SARA yang dinilai rentan dipolitisasi. Penilaian inilah yang menjadi dasar pelarangan pemutaran film tersebut di beberapa wilayah.
Artikel Terkait
Gempa Ganda Guncang Venezuela, 32 Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Hery Susanto Bantah Terima Suap Rp4,8 Miliar dalam Kasus Nikel
Pelanggan Kereta Priority KAI Melonjak 88 Persen, Tembus 46.900 Orang per Mei 2026
Wakil Ketua Komisi IX DPR Dorong AI untuk Atasi Kekurangan Dokter di Daerah