Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa pasokan uranium yang diperkaya milik Iran harus “dihilangkan” sebelum perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dapat dinyatakan benar-benar berakhir. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (11/5/2026).
“Ini belum berakhir, karena masih ada material nuklir uranium yang diperkaya yang harus dikeluarkan dari Iran. Masih ada situs-situs pengayaan yang harus dibongkar,” ujar Netanyahu. Ketika ditanya bagaimana cara menghilangkan uranium tersebut, ia menjawab singkat, “Anda masuk dan Anda mengambilnya.”
Netanyahu juga menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki sikap yang serupa. “Saya tidak akan berbicara tentang cara militer, tetapi presiden, apa yang dikatakan Presiden Trump kepada saya ‘Saya ingin masuk ke sana,’” ungkapnya.
Namun, pernyataan Netanyahu tersebut bertolak belakang dengan posisi publik Trump. Presiden AS yang kini berusia 79 tahun itu tengah menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk segera mengakhiri perang melawan Iran. Dalam berbagai kesempatan, Trump bersikeras bahwa program nuklir Iran telah terkendali.
Trump menyatakan bahwa Iran telah “dikalahkan secara militer” dan meyakini uranium dapat dipindahkan “kapan pun kita mau.” “Kita akan mendapatkannya suatu saat nanti, kapan pun kita mau. Kita akan mengawasinya,” katanya kepada jurnalis televisi independen Sharyl Attkisson. Ia menambahkan, “Kita mengawasinya dengan sangat baik. Jika ada yang mendekati tempat itu, kita akan mengetahuinya dan kita akan meledakkannya.”
Di sisi lain, ketika ditanya oleh CBS mengenai mekanisme pengeluaran pasokan uranium dari Iran, Netanyahu mengaku lebih memilih jalur kesepakatan.
Editor: Hendra Wijaya
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pemkot Makassar Tanggung Penuh Biaya Perawatan Korban Begal di RSUD Daya Lewat Jamkesda
Wamendagri Sebut 11 Kali OTT Kepala Daerah Jadi Alarm Lemahnya Integritas
Pengendara Motor di Depok Jadi Tersangka Usai Halangi Ambulans, Ini Aturan Hukumnya
KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun sebagai Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Dana CSR